ARAB Saudi, pada Jumat, mengatakan sepenuhnya menolak laporan AS yang tidak diklasifikasikan yang menemukan bahwa penguasa de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018.
"Pemerintah kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan kerajaan dan mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: CDC: AS Telah Berikan 70,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Dalam laporan yang sebagian telah disunting yang dirilis pada Jumat oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, intelijen AS menyimpulkan bahwa pangeran menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.
Sebelumnya, Arab Saudi dengan keras membantah putra mahkota terlibat dalam pembunuhan tersebut. "Sangat disayangkan bahwa laporan ini, dengan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak akurat, dikeluarkan sementara kerajaan dengan jelas mengecam kejahatan keji ini, dan kepemimpinan kerajaan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi," kata kementerian.
"Kerajaan menolak tindakan apa pun yang melanggar kepemimpinan, kedaulatan, dan independensi sistem peradilannya," tambah kementerian itu.
Khashoggi, seorang kritikus Pangeran Mohammed, dibujuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 dan dibunuh oleh pasukan Saudi.
Laporan AS tersebut mengatakan bahwa mengingat pengaruh Pangeran Mohammed, sangat tidak mungkin pembunuhan itu terjadi tanpa lampu hijau darinya.
Menyusul rilis laporan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington ingin mengkalibrasi ulang tetapi tidak memutuskan hubungannya dengan Riyadh.
Meski marah atas laporan itu, Arab Saudi juga menegaskan bahwa pihaknya ingin menjaga hubungan dengan AS. "Kemitraan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah kemitraan yang kuat dan langgeng," kata kementerian luar negeri.
"Kami berharap dapat mempertahankan fondasi abadi yang telah membentuk kerangka kerja kemitraan strategis yang tangguh antara kerajaan dan Amerika Serikat," katanya. (AFP/OL-6)
