Aksi Protes terhadap Reformasi Pertanian di India Berujung Bentrok

DENGAN melakukan konvoi traktor, pada Selasa, ribuan petani menerobos barikade polisi untuk melakukan aksi protes terhadap reformasi pertanian ke jantung ibu kota India. Itu terjadi tepat ketika negara itu menandai Hari Republik dengan parade militer raksasa.

Sebelumnya, polisi telah menutup sebagian besar pintu masuk ke kota dengan kontainer dan truk. Meski begitu, mereka tetap harus menggunakan gas air mata dan tongkat polisi saat para petani menerobos masuk.

Baca juga: Brunei Darussalam Dorong Kerja Sama Maritim

Beberapa pengunjuk rasa mencapai persimpangan utama tiga kilometer dari tempat Perdana Menteri Narendra Modi dan para pemimpin pemerintah lainnya menyaksikan tank dan pasukan berparade serta jet tempur yang terbang di langit.

Puluhan ribu petani telah berkemah di pinggiran ibu kota sejak November, memprotes undang-undang baru yang menderegulasi pasar hasil bumi.

Para pemimpin serikat pekerja mengatakan undang-undang tersebut akan memungkinkan konglomerat swasta India untuk mengambil alih industri pertanian dan menggantikan sistem pembelian oleh pemerintah dengan harga terjamin.

Pihak berwenang telah setuju untuk mengizinkan para petani menggelar konvoi traktor selama mereka menunggu parade resmi Hari Republik selesai.

Tetapi pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera di setidaknya empat arteri utama memanjat atau menyingkirkan barikade dan balok beton dan masuk ke kota.

"Kami akan menunjukkan kepada pemerintah bahwa yang kami maksud adalah bisnis," kata pengunjuk rasa Nareesh Singh saat dia menghidupkan traktornya dan melaju ke dalam gas air mata.

Kepala dari salah satu komite petani utama Satnam Singh Pannu mengatakan para pengunjuk rasa memiliki persediaan yang cukup untuk mempertahankan kamp-kamp mereka di Delhi selama setahun jika perlu, dan ada dukungan yang sangat besar untuk kampanye tersebut.

Upacara Hari Republik tetap berjalan meskipun ada masalah keamanan.

Pemerintah mengatakan reformasi akan meningkatkan pendapatan pedesaan dan mengatakan para petani telah dimanipulasi oleh partai-partai oposisi.

Para petani menuntut pemerintah mencabut undang-undang tersebut, namun pemerintah hanya menawarkan penundaan pelaksanaan selama 18 bulan.

Demonstrasi lainnya yang lebih kecil diadakan di Mumbai dan Bangalore. Pemimpin petani mengatakan unjuk rasa massa yang baru akan diadakan pada 1 Februari ketika pemerintah mengumumkan rencana anggaran tahunannya. (AFP/OL-6)