Biden Siapkan Reformasi Imigrasi

PRESIDEN terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menghapuskan kebijakan keras Donald Trump terhadap imigran ilegal dalam reformasi yang akan dilakukannya sejak hari pertama menjabat. Hal itu dikatakan calon Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, Selasa (19/1).

Pria kelahiran Kuba itu, di hadapan panel Senat, mengatakan reformasi itu akan mencakup jalur untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi jutaan penduduk ilegal AS dan kemungkinan suaka bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan di negara mereka.

"Presiden terpilih memiliki komitmen untuk mengajukan kepada Kongres, di hari pertamanya, undang-undang reformasi imigrasi, yang akan selamaanya memperbaiki apa yang kita akui sebagai sistem imigrasi yang rusak di negara ini," ujar Mayorkas kepada Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS.

Baca juga: Banyak Laporan Laba, Saham di Wall Street Meroket

Mayorkas menegaskan, Biden menggarisbawahi pentingnya jalur menuju kewarganegaraan bagi individu yang telah tinggal puluhan tahun di negara ini, yang telah berkontribusi bagi komunitas dan perekonomian negara.

Surat kabar The Washington Post melaporkan Biden akan mengumumkan reformasi imigrasi itu pada Rabu (20/1), tidak lama setelah dilantik sebagai Presiden AS.

Menurut surat kabar itu, reformasi itu akan mencakup jalur selama delapan tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi imigran berstatus ilegal.

"Saya akan merasa terhormat bekerja sama dengan Kongres untuk menggolkan undang-undang reformasi imigrasi ini yang menyediakan jalur itu dan memberi solusi permanen bagi sistem yang rusak di negara kita," tegas Mayorkas.

Mayorkas kemudian mengatakan, jika dia disetujui menjadi Menteri Keamanan Dalam Negari AS, dia akan menghapuskan kebijakan Trump untuk menutup perbatasan di selatan AS.

Para imigran akan bisa mengajukan permohonan suaka dan kasus mereka akan diselidiki, sesuatu yang di era Trump dihilangkan sama sekali.

"Bersama Biden, kami memiliki komitmen pada undang-undang suaka kami. Itu berarti kami menyediakan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang layak mendapatkannya," pungkasnya. (AFP/OL-1)