Militer Berupaya Jegal Suu Kyi

RENCANA menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai penasihat khusus di kabinet baru Myanmar menuai protes dari pihak militer. Mereka khawatir jabatan itu setara dengan presiden dan melanggar konstitusi.

Myanmar yang berada di bawah junta militer sejak 1962 baru saja mengalami pergantian rezim ke sipil. Pemilu yang digelar beberapa waktu lalu memunculkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sebagai pemenang dengan Htin Kyaw sebagai presiden.

Pendiri Partai NLD Suu Kyi tak bisa menjadi presiden lantaran konstitusi buatan rezim sebelumnya melarang seorang presiden bersuamikan atau beristri orang asing. Suu Kyi yang bersuamikan pria berkewarganegaraan Inggris, Michael Aris, terbentur pada peraturan itu.

Peraih Nobel Perdamaian itu lalu digadang-gadang sebagai penasihat pemerintah. Dia juga diproyeksikan memegang jabatan di sejumlah kementerian, terma­suk menteri luar negeri.

Akan tetapi, sinyal penolakan datang dari kubu militer yang sedikit banyak masih punya pengaruh di pemerintahan Myanmar.

Sejauh ini, seperempat anggo­ta parlemen Myanmar masih dikuasai militer. Mereka menolak jabatan penasihat pemerintahan diberikan kepada putri mantan pemimpin Myanmar Jenderal Aung San tersebut.

“Posisi itu berseberangan dengan konstitusi. Jadi saya akan menyarankan jabatan itu ditinjau lagi agar sesuai dengan konstitusi,” kata Kolonel Mwin Swe yang juga anggota parlemen.

Pejabat militer lainnya, Kolonel Hla Win Aung, mengingatkan jabatan baru untuk Suu Kyi itu bakal merusak keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sejauh ini, proposal untuk menempatkan Suu Kyi sebagai penasihat khusus pemerintah telah disetujui parlemen majelis tinggi. Namun, itu tetap harus mendapat persetujuan di majelis rendah serta parlemen yang mayoritas dihuni kader Partai NLD.

Zaw Min, Ketua Majelis Tinggi yang juga politikus Partai NLD, menyatakan posisi untuk Suu Kyi itu tidak bertentangan dengan konstitusi. (AFP/Dio/I-3)