Suriah Gelar Pemilu Lebih Awal

TUNTUTAN oposisi pemerintah Suriah tampaknya segera terkabul. Presiden Suriah Bashar al-Assad sepakat menggelar pemilihan umum pada September 2017 atau lebih awal daripada jadwal seharusnya.

Al-Assad seharusnya memegang mandat hingga 2021, tetapi desak­an pihak oposisi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong dia untuk mengundurkan diri dalam waktu 18 bulan.

Kepada kantor berita milik pemerintah Rusia, RIA, Kamis (31/3) waktu setempat, Al-Assad mengatakan akan mempertimbangkan pengunduran dirinya sebagai presiden Suriah. “Apakah ada keinginan yang kuat untuk menggelar pemilu lebih cepat? Jika ada, saya tidak masalah dengan itu,” ujar Al-Assad.

Menurut rencana, pemerintah Suriah merancang undang-undang baru serta menggelar pemilu parlemen dan presiden pada September 2017. Pemerintah Suriah kini juga tengah mempersiapkan pemilu parlemen reguler bulan ini.

Parlemen diharapkan sudah menyerahkan nama kandidat untuk pemungutan suara pada 13 April 2016 karena masa kerja badan legislatif yang aktif selama empat tahun belakangan akan segera berakhir.

Penyerahan nama untuk pemilihan itu, kata Al-Assad, merupakan yang terbesar dalam hal jumlah kandidat. Pemimpin Suriah itu mengatakan pemilihan presiden boleh diikuti seluruh warga, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, ia tidak menjelaskan pemilih yang tidak hadir dalam pmungutan suara April mendatang.

Al-Assad telah memimpin Suriah selama tujuh tahun dalam dua periode. Ia terpilih kembali sebagai presiden pada pemilu Juni 2014 dengan meraih 90% suara. Pihak oposisi dan Barat menilai kemba­linya Al-Assad saat itu sebagai ‘lelucon’.

Masa depan Al-Assad, termasuk apakah ia diperbolehkan mengikuti pemilu lagi, masih menjadi perdebatan. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest berpendapat partisipasi Al-Assad di pemerintahan Suriah mendatang tidak akan berhasil.

Selama ini, pembicaraan terkait dengan pemakzulan Al-Assad merupakan hal yang sensitif. Terlebih, dia masih harus menyelesaikan perang saudara yang telah menyebabkan ratusan ribu warga Suriah mengungsi. Perang antara mereka yang pro dan penentang pemerintah hingga kini masih berlangsung.

Belasan orang tewas

Bahkan, Jumat (1/4), sedikitnya 33 orang, termasuk 9 wanita dan 12 anak tewas akibat serangan udara tentara pemerintah di area pembe­rontak di Damaskus Timur.

Menurut badan pemantau hak asasi manusia Suriah, dua petugas kepolisian juga turut menjadi korban dalam serangan di area kekuasaan oposisi di Deir Al-Assafir, Ghouta Timur.

Menurut lembaga HAM itu, insiden tersebut merupakan pelanggaran gencatan senjata terbesar di Ghouta Timur. Pihak Amerika Serikat yang selama ini berpihak kepada kubu pemberontak menyebut serangan itu sangat buruk karena menyasar warga sipil. “Kami sangat mengecam semua serangan yang menyerang langsung warga sipil,” kata juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Stephen O’Brien melaporkan kondisi kemanusiaan ‘yang mengerikan’ di Suriah kendati terdapat akses ban­tuan yang lebih besar di negara yang dicabik pertempuran tersebut. (AFP/I-1)