Pemerintah Diminta Waspadai Abu Sayyaf Gunakan Warga Sebagai Tameng

KELOMPOK Abu Sayyaf diketahui sangat lekat dengan warga sekitar Kepulauan Mindanao. Untuk itu, pemerintah diminta agar tidak gegabah dalam operasi pembebasan 10 awak kapal yang disandera.

Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mewanti-wanti hal tersebut. Ia pun mengungkapkan, opsi terbaik pemerintah dalam operasi pembebasan ini adalah menunggu pihak Filipina mengambil sikap.

"Perlu digarisbawahi, mereka (Kelompok Abu Sayyaf) itu berbaur dengan penduduk. Masyarakat di sana menopang logistik juga," jelas Wawan dalam program Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis (31/3).

Keberadaan warga di sana bisa jadi penghambat operasi pembebasan 10 awak kapal. Masyarakat dipercaya bisa dijadikan tameng oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Medannya lebih tahu Filipina. Masyarakat di sana sebagian mendukung Abu Sayyaf, itu yang harus diperhitungkan. Jangan sampai penyerbuan ini mengakibatkan warga jadi korban," lanjut dia.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menunggu permintaan bantuan dari pemerintah Filipina. Hingga saat ini, pemerintah Filipina masih mengusahakan operasi pembebasan tanpa diminta bantuan.

Operasi militer seperti pembebasan biasanya memang ada izin dari pemilik kedaulatan. Namun, ada pilihan menggelar operasi militer bersama.

"Mengenai operasi militer itu bisa dilakukan bersama-sama, atau bisa juga dilakukan dengan penyamaran," tandasnya.

Pemerintah Filipina sampai detik ini masih mengupayakan operasi pembebasan sendiri. Mereka belum memerlukan bantuan Indonesia dalam menyelamatkan 10 awak kapal.

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Kolonel Restituto Padillo mengatakan, negaranya tidak mengizinkan adanya pasukan militer asing masuk negara tanpa adanya perjanjian.

Abu Sayyaf meminta sejumlah uang tebusan untuk pembebasan 10 WNI yang disandera di perairan Sulu pada Sabtu kemarin. Para WNI berada di atas kapal Brahman 12 yang dibajak pria bersenjata. (MTVN/OL-3)