Panglima TNI Pimpin Langsung Operasi Pembebasan 10 WNI yang Disandera

PANGLIMA TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo akan mengatur operasi pembebasan 10 awak kapal yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Kapal-kapal perang yang akan digunakan untuk pembebasan 10 WNI itu juga telah disiapkan.

Kepala Staf TNI Angkutan Laut Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, Panglima TNI Jendral Gatot akan mengatur skema operasi pembebasan 10 WNI tersebut.

"Untuk pembebasan (WNI), panglima TNI yang mengatur, semua ada konsepnya. Pasukan elit sudah disiagakan," kata dia, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/3).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan Markas Besar TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh perompak kelompok Abu Sayyaf.

"Seperti telah disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara," katanya.

Menurut Nurmantyo, berdasarkan pemantauan dan koordinasi dengan tim dari Filipina, lokasi mereka ada di Filipina. Tim juga sudah mengetahui lokasi penyanderaan.

Gatot juga akan terus berkoordinasi dan memonitor tim tersebut. Ia juga akan menyampaikan apapun yang diperlukan oleh pemerintah Filipina.

"Negosiasi akan saya lakukan dengan panglimanya. Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan WNI," kata dia.

Pembajakan kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 terjadi pada 28 Maret 2016. Kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel) menuju Batangas (Fililina Selatan). Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak.

Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan saat ini sudah di tangan otoritas Filipina. Sementara itu kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya.

Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. Sejak 26 Maret, pihak pembajak sudah 2 kali menghubungi pemilik kapal. (MTVN/OL-3)