PBB Soroti Masalah Darurat Iklim

PBB mendesak para pemimpin di seluruh dunia untuk mengumumkan keadaan darurat iklim global. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT Ambisi Iklim yang digelar secara virtual. Guterres mengatakan bahwa komitmen yang dibuat di Paris pada 2015 sudah jauh dari cukup untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius.

“Jika kita tidak mengubah arah, kita mungkin menuju bencana kenaikan suhu lebih dari 3,0 derajat abad ini. Itulah mengapa saya menyerukan kepada semua pemimpin di seluruh dunia untuk mengumumkan keadaan darurat iklim di negara mereka sampai netralitas karbon tercapai,” tambahnya.

Ada lebih dari 70 pemimpin dunia mengikuti KTT tersebut. AS ialah salah satu negara yang tidak hadir setelah meninggalkan Pakta Paris. Akan tetapi, Presiden AS terpilih Joe Biden sudah menyebut siap untuk menerima kesepakatan itu lagi.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berkomitmen mengakhiri semua dukungan langsung Inggris untuk sektor bahan bakar fosil di luar negeri. Dia mempresentasikan rencana untuk revolusi industri hijau yang menciptakan hingga 250.000 pekerjaan, terutama di bidang energi terbarukan.

Sementara itu, Israel dan Pakistan berjanji untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mengurangi intensitas emisinya sebesar 65% pada 2030 jika dibandingkan dengan di 2005. Dia juga berjanji untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030.

Kepala Kebijakan Iklim di Oxfam, Tim Gore, mengeluhkan kesempatan yang hilang pada KTT tersebut. “KTT Ambisi Iklim tidak memiliki ambisi yang nyata. Para pemimpin dunia harus segera bertindak untuk menyelamatkan dunia dari ambang bencana perubahan iklim. Bencana covid19 tidak boleh menghalangi langkah mengatasi masalah iklim,” katanya.

KTT itu mengeluarkan komitmen baru pada pengurangan emisi jangka pendek dan bantuan dari negara kaya ke negara miskin untuk membantu beradaptasi dengan perubahan iklim dan dekarbonisasi ekonomi. (AFP/Nur/X-11)