Lawan Pandemi dengan Demokrasi

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan demokrasi merupakan alat bagi setiap negara untuk melawan pandemi covid-19. Oleh sebab itu, menegakkan demokrasi menjadi hal yang penting di masa sulit seperti ini.

Dia menuturkan, berdasarkan laporan Freedom House 2019, demokrasi dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir dan  pandemi telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi.

“Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,” kata Retno dalam Press Briefing Menlu RI, kemarin.

Lebih lanjut Retno menjelaskan terdapat tiga pandangan Indonesia dalam menegakkan demokrasi di masa pandemi yang diyakini mampu mengatasi krisis. Pertama, pentingnya memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi dengan menunjukkan demokrasi dapat memberikan ruang dialog untuk pengambilan kebijakan terkait dengan kesehatan publik seperti pada pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kedua, pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi hingga pascapandemi. Selama pandemi, demokrasi terbukti memberikan ruang bagi adaptasi tanpa harus mengurangi dasar demokrasi itu sendiri, seperti pada pelaksanaan pilkada yang dapat dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Ketiga, pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi. Hak individu dapat berjalan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat tanpa harus mengorbankan salah satunya.

BDF dibuka

Menlu kemarin juga membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-13. Dalam memberikan sambutan Retno menuturkan BDF merupakan kesempatan baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan demokrasi dan pandemi covid-19.

Pada perhelatan kali ini, BDF diselenggarakan secara campuran dan disesuaikan dengan situasi pandemi covid-19. Acara yang mengusung tema Democracy and covid-19 itu dihadiri secara virtual dengan lebih dari 500 peserta di 69 negara dan empat organisasi internasional. Kehadiran fisik dibatasi 44 orang dari 26 negara dan tiga organisasi internasional. (Aiw/X-11)