Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIPLOMAT Turki yang sekaligus Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Volkan Bozkir mengkritik efektivitas Dewan Keamanan PBB yang dinilainya gagal menyelesaikan sejumlah tantangan terkait konflik kepentingan antar-negara di dunia.
"Dewan Keamanan dana banyak kasus, gagal melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia" kata Bozkir dalam debat terkait reformasi DK PBB seperti dilansir AFP.
Ia menyebutkan, konflik kepentingan antar-anggota DK PBB yang berujung pada penggunaan hak veto telah membatasa efektivitas DK PBB.
"Bahkan dalam situasi krisis kemanusiaan, DK PBB tidak bisa memberikan respon yang cepat dan akurat,: ujar Bozkir.
Baca juga : Menjabat Dua Tahun, Menlu Armenia Mengundurkan Diri
DK PBB terdiri dari 15 negara dengan 5 negara diantaranya merupakan anggota tetap yang punya hak veto. Kelimanya ialah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia. Ke-10 anggota lainnya dipilih tiap 2 tahun sekali.
Bozkir menegaskan, reformasi di tubuh DK PBB merupakan keharusan dan esensial, meski jalan menuju reformasi DK PBB akan menantang.
Sebanyak 193 negara anggota PBB saat ini sedang mendiskusikan kewenangan veto 5 anggota tetap DK PBB. Veto merupakan hak untuk menolak resolusi yang akan dikeluarkan DK PBB pada suatu isu. DK PBB punya kewenangan dalam menentukan sanksi internasional dan penggunaan kekuatan bersenjata dalam menghadapi ancaman keamanan.
Kritik terhadap DK PBB juga pernah dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam wawancaranya dengan sebuah majalah terbitan negaranya. Ia menyebut, DK PBB kini tak bisa lagi diandalkan untuk menghasilkan sebuah solusi. (AFP/OL-7)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved