Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kamis (30/7) mengemukakan gagasan untuk menunda pemilihan presiden AS pada 3 November nanti. Gagasan itu tidak hanya segera ditolak oleh Partai Demokrat yang merupakan lawannya, tapi juga rekan-rekan Trump dari Partai Republik di Kongres.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan perwakilan Partai Republik di DPR AS Kevin McCarthy mengatakan, dalam sejarah AS, tidak pernah ada penundaan pemilihan federal.
"Tidak pernah dalam sejarah pemilihan federal kita tidak melaksanakan pemilihan dan kita harus maju dengan pemilihan kita," kata McCarthy seperti dilansir France24.
AS telah mengadakan pemilihan selama lebih dari 200 tahun. Bahkan, selama Perang Sipil, Depresi Hebat, dan dua Perang Dunia, negara itu tetap melangsungkan pesta demokrasinya.
Baca juga: Trump Mengaku Khawatir Jutaan Suara Hilang dalam Pilpres AS 2020
Dalam konstitusi AS, Kongres memiliki wewenang melakukan perubahan atau penundaan yang dimaksud. Namun, hal itu dinilai bisa mencederai demokrasi negara itu.
Artikel II Konstitusi AS memberi Kongres kekuatan untuk mengatur waktu pemilihan, dan Amandemen ke-20 menyebut masa jabatan presiden dan wakil presiden berakhir pada 20 Januari setelah pemilihan umum.
Perwakilan Partai Demokrat AS Zoe Lofgren, yang mengetuai komite DPR yang mengawasi keamanan pemilu, juga menolak penundaan.
Dia mengatakan presiden AS itu percaya pada informasi yang salah terkait potensi kecurangan dalam pilpres di tengah pandemi.
"Dalam keadaan apa pun kami tidak akan mempertimbangkan mengakomodasi tanggapan Presiden yang tidak layak dan serampangan terhadap pandemi virus korona, atau memberikan kepercayaan pada kebohongan dan informasi yang salah yang ia sebarkan," kata Lofgren.
Sebelumnya, Trump mengatakan pilpres nanti akan terjadi kecurangan. Dia mengaku khawatir banyak suara yang hilang dan bisa menjadi bagian terburuk dari sejarah pemilihan di negara demokrasi itu. (OL-1)
Pasukan Garda Nasional mulai terlihat berpatroli di Washington DC, sehari setelah perintah Presiden AS Donald Trump.
Donald Trump dan Vladimir Putin akan bertemu di Anchorage, Alaska, untuk membahas peluang kesepakatan damai.
Pangkalan Militer Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Kanada, yang dianggap memenuhi standar keamanan pertemuan Trump-Putin.
Donald Trup mengaku akan bertemu dengan CEO Intel, Lip-Bu Tan, beberapa hari setelah menyerukan agar Tan mundur dari jabatannya.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump ambil alih kepolisian dan pengerahan Garda Nasional.
Presiden Donald Trump kerahkan 800 personel Garda Nasional ke Washington DC untuk pemberantasan kejahatan dan tunawisma.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved