Korut Putus Jalur Komunikasi dengan Korsel

KOREA Utara (Korut) tidak menjawab panggilan telepon harian dari Korea Selatan (Korsel) melalui penghubung dan hotline militer, kemarin. Korut memotong semua jalur komunikasi antar-Korea dalam kemarahan atas selebaran anti-Pyongyang yang dikirim dari Korsel.

Sebelumnya Pyongyang mengecam Seoul karena gagal menghentikan pembelot Korut dari mengirim selebaran propaganda yang mengkritik kepemimpinan Pyongyang. “Kantor penghubung bersama antar-Korea berusaha untuk memanggil Korea Utara pada siang hari, tetapi Korea Utara tidak menjawab,” kata Kementerian Unifikasi.

Korsel mendesak Korut untuk menjaga jalur komunikasi. Kementerian Unifikasi Korsel yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea mengatakan akan terus mengikuti prinsip-prinsip yang disepakati. Lembaga itu berusaha untuk mengedepankan perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea.

“Jalur komunikasi antara Selatan dan Utara ialah sarana komunikasi dasar dan harus dipertahankan sesuai dengan perjanjian antar-Korea,” kata seorang pejabat Kementerian Unifikasi.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel Choi Hyun-soo mengatakan ini ialah pertama kalinya Korut tidak menjawab panggilan telepon militer dari Selatan sejak hotline dipulihkan pada 2018.

“Korea Utara akan benar-benar memutus dan menutup jalur penghubung antara pihak berwenang Korea Utara dan Selatan, yang telah dipertahankan melalui kantor penghubung bersama Utara-Selatan mulai pukul 12.00 (waktu setempat) pada 9 Juni 2020,” kata kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), seperti dikutip BBC.

Kedua negara itu berkomunikasi dua kali sehari melalui kantor pada pukul 09.00 dan pukul 17.00 waktu setempat. Pada Senin (8/6), Korsel mengatakan, untuk pertama kalinya dalam 21 bulan, panggilan telepon di pagi harinya tidak dijawab meskipun kontak dilakukan pada sore hari.

Pekan lalu, saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo-jong, mengancam untuk menutup kantor kecuali Korsel menghentikan kelompok-kelompok pembelot dari mengirimkan selebaran ke Korea Utara. Dia mengatakan kampanye selebaran itu merupakan tindakan yang melanggar perjanjian damai yang dibuat di antara kedua negara tersebut. (Yonhap/CNA/BBC/AFP/Nur/I-1)