Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Tiongkok pada Senin (11/5) memperingatkan bahwa pihaknya akan membuat kebijakan balasan guna menanggapi keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang memperketat pemberian visa bagi wartawan Tiongkok. Beijing juga mendesak Washington segera "mengoreksi kesalahannya".
Otoritas di AS pada pekan lalu mengeluarkan aturan baru yang membatasi masa berlaku visa bagi wartawan Tiongkok menjadi 90 hari. Beleid yang berlaku pada hari ini (11/5) dibuat dengan mencantumkan aturan perpanjangan.
Umumnya, visa semacam itu tidak dibatasi jangka waktu tertentu sehingga tidak perlu diperpanjang, kecuali pihak pekerja pindah ke perusahaan atau bidang berbeda.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, di hadapan wartawan saat sesi jumpa pers harian di Beijing, mengatakan Tiongkok menyesalkan keputusan AS. Zhao menyebut langkah itu sebagai tekanan bagi media Tiongkok. "Kami menentang keras dan kecewa terhadap kebijakan itu. Kami meminta AS segera mengoreksi kesalahannya, atau China tidak punya pilihan lain selain membuat kebijakan balasan," kata Zhao.
AS dan Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir terlibat dalam aksi saling balas mengenai aturan terkait izin bekerja wartawan.
Tiongkok pada Maret mengusir beberapa wartawan berkebangsaan AS dari tiga koran yang berpusat di Amerika Serikat. Satu bulan sebelumnya, AS memperlakukan lima media milik Pemerintah Tiongkok dengan aturan yang mirip untuk kantor perwakilan/kedutaan asing.
Tidak hanya itu, Tiongkok juga sempat mengusir tiga wartawan Wall Street Journal, dua di antaranya merupakan warga AS dan satu lainnya warga Australia. Tiga wartawan itu diusir setelah Wall Street Journal menyiarkan kolom berisi opini yang menyebut Tiongkok "laki-laki sakit di Asia".
Saat mengumumkan peraturan baru pada Jumat (8/5), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyebut Tiongkok melakukan "tekanan terhadap jurnalisme yang independen".
"Untuk jangka waktu tertentu, AS terjebak pada mentalitas perang dingin dan bias ideologis, dan (AS) terus meningkatkan tekanan terhadap media Tiongkok," kata Zhao menanggapi aturan baru AS.
"Sekarang mereka menggunakan visa untuk membuat aturan pembatasan yang diskriminatif, (sehingga) mengganggu media Tiongkok membuat laporan secara normal di AS, (ini) sangat mengganggu hubungan orang-ke-orang antarnegara," ujar dia. (OL-12)
Uni Eropa mengusulkan larangan transportasi dan layanan minyak Rusia, namun AS menolak dukungan, sementara negara G7 lain belum memberikan janji jelas.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut perjanjian resiprokal tarif yang ditandatangani Indonesia dan AS justru mempunyai nilai strategis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif Donald Trump.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai titik temu yang dinilai saling menguntungkan.
INDONESIA membuka peluang besar bagi investasi Amerika Serikat di sektor mineral kritis, tetapi pemerintah berupaya menutup ekspor bahan mentah.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor baru sebesar 10 persen untuk semua negara setelah Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan tarif dagang AS
Ledakan toko petasan di Xiangyang, Hubei, Tiongkok, tewaskan 12 orang di tengah perayaan Imlek. Insiden ini picu kembali debat larangan kembang api akibat isu keamanan.
Kedutaan Besar China di AS membantah keras tudingan uji coba nuklir Beijing, menyebutnya sebagai manipulasi politik Washington untuk menjaga hegemoni nuklir.
TIONGKOK bersiap mengoperasikan robot humanoid untuk membantu patroli di pos perbatasan utama dengan Vietnam,
Jepang tangkap kapal nelayan Tiongkok di Nagasaki. Ketegangan meningkat seiring sikap keras PM Sanae Takaichi terkait isu Taiwan dan ancaman militer Beijing.
Koster berharap kedepan hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara Provinsi Bali dengan Pemerintah Tiongkok.
Dalam tradisi Tiongkok kuno, feng shui berkembang sebagai sistem penataan ruang berbasis pengelolaan energi (qi) untuk menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved