Kim Jong-un Lakukan Reshuffle Besar-besaran

PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong-un telah melakukan perombakan besar-besaran di badan pemerintahan tertinggi di Korea Utara, Komisi Urusan Negara (State Affairs Commission/SAC).

Menurut laporan dari media resmi, Senin (13/4), Kim, Ketua Komisi Urusan Negara, merombak lebih dari sepertiga anggotanya. Seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (13/4), lima dari 13 anggotanya diganti dalam pertemuan parlemen Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) pada Minggu (12/4), seperti dilaporkan KCNA.

Foto-foto yang dipublikasikan surat kabar resmi Korut, Rodong Sinmun, menunjukkan ratusan anggota parlemen Korut duduk berdekatan tanpa memakai masker pelindung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Korut telah menguji setidaknya 700 orang dan telah melakukan karantina terhadap lebih dari 500 orang, tetapi Korut tidak memiliki kasus covid-19 yang dikonfi rmasi.

“Kampanye antiepidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan prioritas pada kehidupan dan keselamatan rakyat,” kata sebuah laporan yang disampaikan kepada Majelis Rakyat Tertinggi.

Korut mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus, termasuk memblokade hampir semua perjalanan dengan negara tetangga, Tiongkok dan Rusia. 

Selain itu, juga menangguhkan pariwisata internasional dan memberlakukan karantina yang panjang pada ribuan orang, termasuk para diplomat asing.

Pertemuan SPA terjadi sehari setelah pemimpin Korut, Kim Jong-un, menyerukan langkah-langkah negara yang lebih menyeluruh untuk melindungi warga dari penyebaran virus korona yang cepat.

Anggota SAC yang baru, termasuk Ri Son-gwon, ialah mantan perwira militer senior yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri awal tahun ini. Mantan menteri luar negeri lain, Ri Su-yong, juga diangkat dari komite.

Di bawah kepemimpinan Kim, Korut membuat kemajuan pesat dalam persenjataan nuklirnya serta meluncurkan rudal yang mampu menjangkau seluruh daratan AS. Sebagai akibatnya, sanksi Dewan Keamanan PBB pun semakin ketat.

Laporan kabinet mengakui bahwa kesalahan serius ditemukan dalam kinerja tahun lalu. “Mereka mengajarkan pelajaran serius bahwa jika para pejabat yang bertugas gagal memberikan bimbingan ekonomi dalam memenuhi tugas mereka, tujuan ekonomi pihak berwenang tidak akan tercapai,” katanya.

Menurut Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul, Korut ingin menunjukkan bahwa lembaga-lembaganya bekerja dan keselamatan nasional terkendali.

“Sambil berusaha menurunkan harapan publik tentang ekonomi dengan menyalahkan pandemi global yang sedang berlangsung,” kata Easley kepada AFP. (NCA/AFP/I-1)