PEMERINTAH Jepang, Selasa (10/3), menyetujui rancangan regulasi ‘keadaan darurat’ yang akan memungkinkan pihak berwenang tidak membiarkan orang keluar dan mengambil alih bangunan untuk rumah sakit.
Jika disetujui oleh parlemen, RUU itu akan memberikan Perdana Menteri Shinzo Abe kekuatan untuk menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan tindakan drastis. Meski begitu, tetapi Tokyo menekankan situasinya belum mencapai titik itu.
"Saat ini, kami tidak dalam situasi kami perlu menyatakan keadaan darurat," kata juru bicara pemerintah Yoshihide Suga kepada wartawan, Selasa.
Baca juga: Jepang Siapkan RUU Keadaan Darurat
Virus ini telah menginfeksi lebih dari 500 orang di seluruh Jepang dan telah dikaitkan dengan sembilan kematian. Penyebarannya membuat nasib Olimpiade tidak jalan, apakah dapat dibuka sesuai jadwal pada 24 Juli, meskipun pihak berwenang berkeras perencanaan berlanjut seperti biasa.
Tokyo mengatakan beberapa minggu mendatang merupakan momen sangat penting dalam memperlambat penyebaran virus korona dan Abe telah mendesak sekolah untuk menutup kegiatan belajar selama beberapa minggu.
RUU yang disetujui oleh kabinet pada Selasa adalah revisi dari undang-undang 2012 yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran jenis flu baru dan diharapkan akan lolos di parlemen minggu ini dengan dukungan oposisi.
Di bawah undang-undang yang baru, begitu perdana menteri menyatakan keadaan darurat di bagian tertentu negara itu, pemerintah daerah dapat mewajibkan penduduk untuk tinggal di dalam rumah, menutup sekolah, dan membatasi penggunaan fasilitas tempat sejumlah besar orang berkumpul.
Tanah dan bangunan dapat diambil alih sebagai rumah sakit darurat.
Abe mengatakan meskipun Jepang belum melihat epidemi di wilayah yang luas, "Penting untuk selalu mempersiapkan diri untuk kasus terburuk."
Dengan undang-undang baru, pemerintah dapat mengambil langkah serupa terhadap virus korona baru hingga dua tahun.
Secara terpisah, Abe telah menjanjikan paket keuangan darurat untuk mengatasi wabah tersebut. (AFP/Hym/A-3)
