Inggris Mulai Berunding Pasca-Brexit dengan Uni Eropa

SETELAH tiga tahun negosiasi yang berantakan seputar keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE), perundingan perdagangan akhirnya dimulai antara kedua belah pihak. Mereka memulai pembica­raan yang bertujuan membahas hubungan di masa depan.

Diskusi yang membahas standar dagang dan perdagangan, pertanian, keamanan, transportasi, energi, ­perikanan, dan kerja sama kepolisian itu dimulai di Brussels, Belgia. Tim UE dipimpin Michel Barnier--seorang politikus Prancis yang ditunjuk Komisi Eropa untuk menjadi kepala negosiator Brexit--sedangkan pihak Inggris dikomandani ketua negosiator David Frost.

Frost diperkuat 100 penasihat dengan fokus pada segala hal mulai dari isu penangkapan ikan, jasa keuangan, hingga akses lintas batas pengemudi truk.

Pembicaraan berlangsung lebih dari sebulan sejak Inggris tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Inggris kini masih dalam masa transisi dan menikmati fasilitas perdagangan seperti anggota UE yaitu tanpa tarif atau hambatan lainnya, namun akan ber-akhir pada 31 Desember 2020. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengesampingkan opsi perpanjang­an waktu transisi.

Menjelang perundingan, setiap pihak telah menuduh pihak lain bergeser dari tujuan yang ditetapkan dalam deklarasi politik yang tidak mengikat yang terjadi akhir tahun lalu.

Mandat-mandat saingan yang diterbitkan pekan lalu menekankan tujuan UE untuk mencegah Inggris meremeh-kan standar Eropa yang mahal tentang perburuhan, pajak, lingkungan, dan subsidi negara. Adapun Inggris bersikeras menetapkan aturan sendiri atas nama kemerdekaan ekonomi dan politik.

Barnier meminta Inggris untuk sepenuhnya menghormati perjanjian penarikan Brexit yang mengikat. Termasuk keharusan pemeriksaan pada barang-barang Inggris yang melintasi Laut Irlandia ke Irlandia Utara, wilayah Inggris, yang tetap berada di orbit pasar tunggal UE. Johnson bersikeras pemeriksaan itu tidak perlu, tetapi pejabat senior Inggris mengonfirmasi London akan mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian itu.

Para pakar melihat ada zona kompromi potensial untuk kesepakatan tentang hubungan masa depan, terutama berdasarkan perdagangan barang. Tetapi, itu hanya bisa terwujud jika kedua pihak mau mengalah.

“Jelas, pada awal negosiasi apa pun, ada sedikit sikap tidak mau kalah. Kedua pihak tentu ingin permintaan mereka yang terwujud,” kata Fabian Zuleeg, kepala European Policy Centre. (AFP/Hym/X-11)