Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARLEMEN Malaysia menegaskan tidak ada sidang parlemen khusus pada 2 Maret, untuk menentukan Perdana Menteri (PM) Malaysia selanjutnya. Hal itu menepis pernyataan PM interim, Mahathir Mohamad.
Dalam sebuah pernyataan, Jum'at (28/2), Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Mohamad Ariff Md Yusof, mengatakan dirinya telah menerima surat dari Mahathir. Isinya berbunyi pemerintah telah menyetujui pertemuan parlemen khusus pada Senin (2/3) mendatang.
Namun, Mohamad mengatakan surat itu tidak sesuai dengan Standing Order 11 (3). "Standing Order 11 (3) menetapkan bahwa hanya saya sebagai pembicara Dewan Rakyat, yang dapat mengeluarkan pemberitahuan rapat. Sampai sekarang, belum ada pemberitahuan seperti itu," tukasnya.
Baca juga: Raja Malaysia Minta Mahathir Tetap Menjabat Sampai Ada PM Baru
Pertemuan khusus tentang penunjukan PM Malaysia, lanjut dia, seharusnya diadakan setelah muncul perintah resmi dari Raja Malaysia.
“Karena itu, saya memutuskan bahwa tidak ada pertemuan khusus yang akan diadakan pada Senin (2/3) depan. Saya akan terus mengamati perkembangan dan mengeluarkan pernyataan pada pertemuan berikutnya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Mahathir mengatakan Raja Malaysia tidak dapat menemukan sosok yang bisa memimpin mayoritas berbeda, setelah dua hari berkonsultasi dengan anggota parlemen.
Oleh karena itu, lanjut Mahathir, sidang parlemen khusus akan diadakan pada Senin mendatang. Tujuannya, menentukan sosok PM Malaysia berikutnya.(Channel News Asia/OL-11)
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved