Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARLEMEN Malaysia menegaskan tidak ada sidang parlemen khusus pada 2 Maret, untuk menentukan Perdana Menteri (PM) Malaysia selanjutnya. Hal itu menepis pernyataan PM interim, Mahathir Mohamad.
Dalam sebuah pernyataan, Jum'at (28/2), Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Mohamad Ariff Md Yusof, mengatakan dirinya telah menerima surat dari Mahathir. Isinya berbunyi pemerintah telah menyetujui pertemuan parlemen khusus pada Senin (2/3) mendatang.
Namun, Mohamad mengatakan surat itu tidak sesuai dengan Standing Order 11 (3). "Standing Order 11 (3) menetapkan bahwa hanya saya sebagai pembicara Dewan Rakyat, yang dapat mengeluarkan pemberitahuan rapat. Sampai sekarang, belum ada pemberitahuan seperti itu," tukasnya.
Baca juga: Raja Malaysia Minta Mahathir Tetap Menjabat Sampai Ada PM Baru
Pertemuan khusus tentang penunjukan PM Malaysia, lanjut dia, seharusnya diadakan setelah muncul perintah resmi dari Raja Malaysia.
“Karena itu, saya memutuskan bahwa tidak ada pertemuan khusus yang akan diadakan pada Senin (2/3) depan. Saya akan terus mengamati perkembangan dan mengeluarkan pernyataan pada pertemuan berikutnya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Mahathir mengatakan Raja Malaysia tidak dapat menemukan sosok yang bisa memimpin mayoritas berbeda, setelah dua hari berkonsultasi dengan anggota parlemen.
Oleh karena itu, lanjut Mahathir, sidang parlemen khusus akan diadakan pada Senin mendatang. Tujuannya, menentukan sosok PM Malaysia berikutnya.(Channel News Asia/OL-11)
SEPANJANG akhir 1997, awal 1998, dan puncaknya Mei 1998, sebagai mahasiswa semester dua, saya berdiri bersama ratusan demonstran yang menuntut reformasi.
Saat Irfan hendak melaksanakan salat, salah satu rekannya curiga dengan gerak-gerik seseorang yang diduga merupakan pencuri.
Untuk ke depannya harapan Edelyne Mia Martanegara untuk bisa menjadi suara bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan sosial.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Isu yang saat ini tengah dibahas dan diperjuangkan oleh AIPA ialah terkait eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata.
Hoyle berhasil mengalahkan 6 pesaing lainnya dengan memenangkan dukungan 325 suara dari 540 anggota parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved