Tiongkok Kirim Utusan Baru ke Hong Kong

PEMERINTAH Tiongkok telah mengganti utusan khususnya untuk Kantor Penghubung Tiongkok di Hong Kong. Luo Huining, yang merupakan politikus senior Tiongkok, siap menggantikan Wang Zhaming yang telah dibebastugaskan dari posisinya. Ini merupakan perubahan signifikan oleh Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir.

Keputusan pergantian tersebut tak disertai penjelasan. Beberapa pakar menduga Wang diberhentikan karena gagal mengatasi krisis politik di Hongkong yang telah berjalan dalam enam bulan terakhir.

Luo Huining tidak memberi sinyal tentang akan ada tidaknya perubahan sikap Tiongkok dalam menanggapi unjuk rasa di Hong Kong.

Luo, 65, hanya menyampaikan pernyataan singkat kepada wartawan. “Dalam enam bulan terakhir, situasi Hongkong telah membuat semua orang bersedih. Semua orang berharap Hongkong dapat kembali ke kondisi normal,” ucap Luo, kemarin. Ia kemudian menolak menerima pertanyaan dari wartawan.

Luo dengan nada berdamai mengatakan Hongkong telah memberikan kontribusi penting bagi terbukanya Tiongkok kepada dunia luar dan modernisasi.

Mengambil referensi singkat tentang kekerasan politik, Luo pun mengutip pidato Tahun Baru Presiden Tiong­kok, Xi Jinping, yang mengatakan, “Tanpa lingkung­an yang harmonis dan stabil, bagaimana mungkin ada rumah yang mana orang-orang dapat hidup dan bekerja dengan bahagia,” tuturnya.

Kantor Penghubung, yang mana kepalanya ialah pejabat politik Tiongkok dengan rangking tertinggi di Hong Kong, ikut menjadi sasaran pedemo. Mereka melempari kantor itu dengan telur dan mencoret-coretnya pada Juli lalu.

Jabatan Luo sebelumnya ialah Gubernur Provinsi Qinghai. Menurut Harian China Daily, ia juga pernah ditunjuk mengisi jabatan senior di Partai Komunis untuk Provinsi Qinghai dan Shanxi.

Sebelumnya, warga turun ke jalan-jalan di Hongkong sejak Juni tahun lalu. Mereka terlibat dalam gelombang protes yang dipicu penolakan terhadap rancangan undang-undang ekstradisi kriminal ke daratanTiongkok. Proposal aturan itu telah dicoret akibat penolakan warga.

Unjuk rasa itu kerap berujung bentrokan warga melawan polisi Hong Kong. Dalam bentrokan jelang pergantian tahun, aparat keamanan misalnya melakukan penangkapan massal di luar sebuah pusat perbelanjaan.

Kelompok hak asasi manusia Civil Rights Observer kemudian menuduh kepolisian Hong Kong melanggar hukum internasional setelah tiga pengamat mereka berada di antara ratusan yang ditangkap.

Dalam laporan terpisah, kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan lebih dari selusin peng­­a­cara­ dan aktivis Tiongkok ditahan atau hilang pada penghujung 2019. (AFP/Rif/Hym/X-11)