Menlu Sebut RI tidak Abaikan Isu Uighur

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menolak anggapan bahwa pemerintah Indonesia abai terhadap dugaan kekerasan suku Uighur oleh pemerintah Tiongkok. Menurut Retno, semua langkah upaya diplomasi pemerintah tercatat dalam jejak digital.

"Kalau dikatakan kita tidak melakukan sesuatu, itu tidak benar. Cek rekam jejak digital, apa yang sudah pernah kita disampaikan kepada pemerintah Tiongkok," terang Menlu Retno seusai rapat tertutup di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Retno juga menegaskan bahwa konflik Uighur sudah lama terjadi hingga saat ini. Konflik itu juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. "Kita terus berkomunikasi dengan pemerintah Tiongkok," tegasnya.

Menlu juga membuktikan bahwa pemerintah tidak berdiam diri dengan jejak digital dari media sosialnya. Ia mengungkapkan beberapa pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok, termasuk Menlu RRT pada 16 Desember lalu.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu juga telah bertemu dengan Dubes Tiongkok pada 23 Desember. Jejak pertemuan itu ada di akun Twitter-nya.

Salah satu yang dijadikan fokus pemerintah RI terkait dengan kasus Uighur ialah soal kebebasan beragama. Hal itu juga yang disampaikan kepada pemerintah Tiongkok.

"Prinsipnya, kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan mendukung aksi sejumlah ormas Islam terkait dengan warga muslim Uighur di Tiongkok. Aksi itu digelar kemarin di beberapa titik. Salah satunya di depan Kantor Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Tiongkok.

"Aksi itu memang menjadi kegelisahan kita bersama bagaimana respons umat Islam Indonesia," ujar Kharis dalam keterangannya, Kamis (26/12) malam.

Kharis juga berharap pihak Kedubes Tiongkok bisa memfasilitasi dan menjelaskan kepada massa terkait masalah muslim Uighur dengan baik. Duta Besar Tiongkok diminta untuk melihat bahwa aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas umat Islam terhadap sesama muslim.

Di lain sisi, Kharis sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Tiongkok. Namun, ia meminta pemerintah menyatakan sikap agar Tiongkok memberikan kebebasan beragama terhadap warganya. (Zuq/Pro/X-6)