PENGAMAT hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mentah di tingkat senat. Pasalnya, untuk memakzulkan presiden dibutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga suara dari 100 anggota senat yang saat ini dikuasai Republik, partai pendukung Trump.
"Kalau kurang dari dua pertiga suara, removal itu tidak akan terjadi dan Trump tetap akan bisa menjabat," tandasnya di Gedung Metro TV, Kamis (19/12).
Ia secara singkat menjelaskan bahwa proses persidangan di tingkat senat akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA). Ketua MA ini yang akan memimpin jalannya persidangan. Adapun peran dari senator seperti layaknya juri. Menurutnya, persidangan tidak harus dihadiri Trump.
Baca juga: Trump Dimakzulkan, Publik AS Terbelah
Hikmahanto menyatakan terlalu dini memprediksi dampak dari pemakzulan Trump terhadap situasi global dan nasional. Namun, jelasnya, seluruh pemimpin dunia pasti memasang mata memantau proses pemakzulan terhadap Trump. Ia memperkirakan proses di tingkat senat akan terjadi pada Januari tahun depan.
"Kalaupun terjadi (pemakzulan), mungkin seluruh pemimpin dunia akan senang karena situasi Amerika akan kembali normal dengan values di negara itu. Kalau sekarang kan sulit diduga apa sih values dari Amerika itu. Dan banyak hal yang tak pasti," tandasnya.
Partai Demokrat, sambung dia, mengetahui bahwa usaha untuk melengserkan Trump akan sulit. Karena itu, sambung dia, Demokrat akan merangkul publik Amerika guna menekan Partai Republik.
"Meyakinkan rakyat Amerika bahwa it's time to let him go. Sehingga Demokrat juga bisa meminta senator dari Republik untuk membuka jubahnya sebagai partai. Kira-kira begitu," pungkasnya.
Pemicu dakwaan pemakzulan adalah pembicaraan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui telepon pada 25 Juli 2019. Trump menekan Zelensky untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden—bakal calon Presiden dari Demokrat—dan anaknya, Hunter Biden. Saat bersamaan, Gedung Putih menahan bantuan militer untuk Ukraina. Trump juga berusaha menghalangi proses penyelidikan DPR terhadap dirinya. (Pol)
