Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENASIHAT urusan Ukraina di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSC), Letkol Alexander Vindman menyebut permintaan Presiden AS Trump melalui sambungan telepon agar Ukraina menyelidiki pesaing utamanya dari Demokrat, Joe Biden, tidak patut dilakukan oleh seorang presiden.
Hal itu disampaikannya saat bersaksi dalam sidang penyelidikan pemakzulan bersama dengan Penasihat Kebijakan Luar Negeri untuk Wakil Presiden AS Mike Pence, Jennifer Williams, Selasa (19/11) kemarin.
"Apa yang saya dengar tidak patut dan saya melaporkannya. Saya melakukannya karena rasa tanggung jawab. Tidak pantas bagi Presiden Amerika Serikat untuk menuntut penyelidikan pemerintah asing terhadap warga negara AS dan lawan politiknya," ujar Vindman, Selasa (19/11).
Sebelumnya Trump mengatakan permintaan penyelidikan Biden muncul dari keinginannya untuk mengatasi korupsi di Ukraina.
Namun, dalih Trump tersebut langsung terkikis ketika Vindman bersaksi bahwa dalam panggilan telepon yang dilakukan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky justru mengabaikan poin-poin pembicaraan terkait upaya anti-korupsi di Ukraina.
Baca juga : Sidang Pemakzulan Kian Pojokkan Trump
"Tanpa ragu-ragu, saya tahu bahwa saya harus melaporkan ini ke penasihat Gedung Putih," terang Vindman merujuk pada panggilan kedua Trump yang mendesak dilakukannya penyelidikan Biden dan puteranya dengan perusahaan gas raksasa Ukraina, Burisma.
Sementara itu mantan Utusan Khusus AS untuk Ukraina, Kurt Volker, dalam kesaksiannya mengatakan penyelidikan yang diminta Trump atas Zelenskiy terkait Biden didasarkan pada teori konspirasi.
Ia menyebut tuduhan Trump terhadap Wakil Presiden AS ke-47 itu bersifat kepentingan pribadi dan tidak kredibel.
"Hal-hal ini yang saya anggap sebagai teori konspirasi. Itu bukan hal yang harus kita kejar sebagai bagian dari strategi keamanan nasional dengan Ukraina," imbuh Volker.
Vindman dan Volker juga memberikan kesaksian pertama menyangkut adegan Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, yang disebut telah membuka pembicaraan terkait penyelidikan Biden saat pertemuan Gedung Putih dengan para pejabat Ukraina 10 Juli lalu.
Baca juga : Gedung Putih Serang Saksi Pemakzulan Trump
Sondland disebutkan terus mendesak Ukraina untuk menyelidiki Biden, baik menyangkut aliran dana Biden dan puteranya dengan Burisma maupun dugaan campur tangan Ukraina dalam Pemilu 2016 AS yang membantu Demokrat.
"Saya menyatakan kepada Duta Besar Sondland bahwa ini tidak pantas dan tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional," ungkapnya.
Kurt Volker dan Penasihat urusan Rusia dan Eropa di Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) Tim Morrison, memberikan kesaksian di depan Komisi Intelijen DPR AS pada Rabu (20/11) sore.
Sementara Vindman dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri untuk Wakil Presiden AS Mike Pence, Jennifer Williams menyampaikan kesaksian lebih dulu. (theguardian/OL-7)
Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 30% terhadap produk Uni Eropa dan Meksiko.
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mulai memberhentikan lebih dari 1.300 pegawainya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang sudah lama dirancang.
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) secara resmi memulai proses pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.300 pegawainya pada Jumat (11/7).
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa akan mengenakan tarif impor AS sebesar 35% terhadap Kanada, kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
PEMERINTAH Indonesia berharap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat meninjau kembali kebijakan tarif impor terhadap produk-produk dari Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved