Situs Suci Ayodhya Diberikan Umat Hindu

PENGADILAN Tinggi India menyerahkan kepemilikan situs suci yang disengketakan kota utara Ayodhya yang telah memicu beberapa pertumpahan darah sektarian terburuk negara itu kepada umat Hindu. Keputusan, Sabtu (9/11), itu memberikan kemenangan besar kepada partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.

Pihak berwenang meningkatkan keamanan secara nasional menjelang pembacaan keputusan oleh Mahkamah Agung (MA) India. Modi menyerukan agar tenang, takut keputusan akhir tentang masalah yang telah menjadi titik fokus ketegangan Hindu-muslim selama beberapa dekade dapat kembali memicu kerusuhan.

MA memutuskan situs di Ayodhya di India Utara, tempat gerombolan Hindu menghancurkan masjid berusia 460 tahun pada 1992, harus dikelola oleh sebuah perserikatan untuk mengawasi pembangunan sebuah kuil Hindu.

Sepotong tanah terpisah di Ayodhya akan diberikan kepada kelompok muslim untuk membangun masjid baru, pengadilan memutuskan dalam putusan setebal 1.045 halaman yang ditunggu-tunggu.

Umat Hindu yang taat percaya Lord Ram, dewa kesatria, lahir di Ayodhya sekitar 7.000 tahun yang lalu, tetapi masjid dibangun di atas tempat kelahirannya di abad ke-16.

Pada 1980-an, ketika nasionalisme Hindu dan Partai Bharatiya Janata (BJP) mulai menguat, tekanan tumbuh menuntut masjid digantikan dengan kuil Hindu baru yang megah di lokasi 21,1 hektare.

Pada 1992, massa Hindu diperkirakan berjumlah 200 ribu menghancurkan masjid menjadi puing-puing, memicu kerusuhan agama terburuk sejak kemerdekaan, dan menewaskan sekitar 2.000 orang yang kebanyakan muslim.

Akhiri perselisihan

Vonis MA diharapkan akan mengakhiri perselisihan hukum yang sudah berlangsung beberapa dekade.

"Sekarang, akhirnya, pembicaraan di seputar masalah ini, dan bahkan politik tentang ini akan berhenti," ujar Shubham Maheshwar, 25, warga Ayodhya.

"Ini penilaian yang sangat seimbang, dan keputusan ini merupakan kemenangan bagi rakyat India," kata seorang pengacara untuk salah satu partai Hindu.

Zafaryab Jilani, pengacara yang mewakili salah satu dari pihak muslim yang beperkara, mengatakan keputusan itu tidak adil dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan petisi peninjauan.

BJP Modi telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk pembangunan sebuah kuil di Ayodhya, dan vonis itu akan menyenangkan para pendukung perdana menteri hanya beberapa bulan ke masa jabatan keduanya.

Kritik terhadap keputusan itu vokal di media sosial, dengan beberapa mengatakan putusan itu ialah keputusan berdasarkan agama.

Kapil Komireddi, penulis dan jurnalis India, mengatakan di Twitter, "Apa yang terjadi hari ini bukanlah akhir dari bab menyedih-kan dalam sejarah kita. Ini adalah awal dari fase bencana. Apa yang mereka lakukan di Ayodhya akan mereka coba tiru dalam sebuah selusin tempat lain."

PM Narendra Modi mengatakan putusan itu tidak boleh dilihat sebagai kemenangan atau kekalahan bagi siapa pun. "Ketenangan dan kedamaian yang dijaga oleh 1,3 miliar jiwa rakyat India menjelang putusan memanifestasikan komitmen inheren India untuk hidup berdampingan secara damai," kata Modi.

"Semoga semangat persatuan dan kebersamaan ini memperkuat lintasan pembangunan bangsa kita. Semoga setiap orang India diberdayakan." (AFP/Al Jazeera/Hym/I-1)