Bantu Muslim Uighur, Amerika Serikat Serang Tiongkok di PBB

AMERIKA Serikat (AS) meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok di Majelis Umum PBB, Selasa (24/9) waktu setempat, menggalang negara-negara menentang perlakuan Beijing terhadap muslim Uighur. Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan suatu acara untuk menyoroti keadaan Uighur di Provinsi Xinjiang.

Konferensi diadakan di sela-sela Majelis Umum untuk mendapatkan dukungan untuk mengakhiri kampanye penindasan yang mengerikan di Tiongkok, kata John Sullivan, diplomat tertinggi kedua AS.

"Kami tidak bisa menjadi satu-satunya penjaga kebenaran atau satu-satunya anggota komunitas internasional untuk menyeru Tiongkok dan menuntut agar mereka berhenti," tambah Sullivan.

Baca juga:Macron Harap Trump dan Rouhani Manfaatkan Momen Sidang PBB

Washington dan organisasi-organisasi hak asasi manusia menuduh Beijing menginternir satu juta atau lebih komunitas minoritas muslim, terutama etnis Uighur, di wilayah Xinjiang barat laut Tiongkok.

"Sejarah akan menilai komunitas internasional atas bagaimana kita menanggapi serangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar ini," kata wakil menteri luar negeri.

Dia menolak klaim Tiongkok bahwa kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan dan mengecam upaya mereka memperkenalkan kebijakan di wilayah itu sebagai kampanye kontrateroris.

"Di Xinjiang, pemerintah Tiongkok mencegah umat Muslim menunaikan salat dan membaca Alquran, dan negara itu telah menghancurkan atau merusak sejumlah besar masjid," kata Sullivan.

"Ini adalah kampanye sistematis oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menghentikan warganya sendiri dari menggunakan hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk kebebasan beragama."

Sullivan mengatakan PBB harus meminta akses ‘tanpa hambatan’ ke Xinjiang sehingga komunitas internasional dapat menyelidiki dan memonitor secara dekat pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok.

Tiongkok dengan marah mengkritik AS karena menyelenggarakan konferensi dan menyerukan rival bebuyutannya untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri Cina, menurut kantor berita negara, Xinhua. (AFP/Hym/A-5)