Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengeluarkan pernyataan bersama untuk berjuang tanpa henti memerangi terorisme. Deklarasi tersebut disampaikan di hadapan puluhan ribu orang AS keturunan India di Stadion NRG Houston, Texas, Minggu (22/9) waktu setempat.
Sementara itu, di luar stadion, sekelompok pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan 'Bebaskan Kashmir' dan menuduh Modi telah melanggar kebebasan beragama.
Kedua pemimpin negara tersebut saling melemparkan pujian dan dukungan atas kebijakan pemerintahan masing-masing.
Trump kemudian mendapat riuhan tepuk tangan ketika mengatakan kepada khalayak bahwa banyak yang mengenakan safron khas Bharatiya Janata, partai PM Modi. "Kami berkomitmen untuk melindungi warga sipil tak berdosa dari ancaman terorisme radikal," ujar Trump.
Trump telah mendukung Modi terkait dengan sejumlah pengambilan keputusan kontroversial tahun ini, termasuk pencabutan otonomi khusus wilayah Kashmir yang dipersengketakan dengan Paskistan dan perintahnya agar jet tempur India memasuki wilayah Pakistan sebagai tanggapan atas bom bunuh diri.
Modi dalam pidatonya mengatakan, dirinya berusaha mencari kesetaraan status dan pengembangan untuk Kashmir yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan bagi sejumlah orang yang tidak dapat mengelola negaranya dan mereka yang memelihara terorisme. "Orang-orang ini menaruh kebenciannya pada India sebagai pusat dari agenda politik mereka," tukas Modi.
India juga menghadapi kritik keras dari para pakar HAM karena menutup seluruh akses komunikasi seluler dan internet di sebagian besar wilayah Kashmir. Wilayah tersebut dinilai Modi berusaha dikendalikan oleh Pakistan.
Acara ini disebut sebagai pertemuan terbesar oleh pemimpin asing, selain kedatangan Paus di Amerika Serikat tersebut. Penyelenggara acara juga turut mengundang perwakilan dari Partai Demokrat. Orang nomor dua Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS, Steny Hoyer, berjanji bahwa Partai Demokrat dan Republik menginginkan hubungan yang lebih baik dengan India, tapi ia juga menyuarakan keprihatinannya.
Mengutip Mahatma Gandhi, Hoyer menunjuk penghormatan terhadap sekularisme dan hak asasi manusia sebagai nilai dasar demokrasi terbesar di dunia.
"Orang Amerika dan India harus berusaha membuat janji dan aspirasi kami menjadi kenyataan bagi semua warga negara kami," ujar Hoyer, dengan Modi di sampingnya.
Sebelumnya, komunitas Amerika keturunan India mayoritas memilih Hillary Clinton dari Partai Demokrat pada Pemilu AS 2016.
Salah satu warga AS keturunan India, Bhavin Parikh, mengatakan ia dan istrinya mengikuti acara guna menunjukkan dukungan mereka kepada Modi. "Ini bukan masalah Demokrat atau Republik. Ini ialah presiden AS yang mendukung perdana menteri India," tukas Bhavin. (AFP/Uca/X-11)
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved