PM India Berkeras soal Kashmir

PERDANA Menteri India, Narendra Modi, kemarin membanggakan langkahnya yang mencabut status otonomi untuk wilayah Kashmir. Untuk merespons sikap India, pemerintah Pakistan memperingatkan potensi 'pembersihan etnik'.

Dalam pidato hari kemerdekaan India yang bertempat di Benteng Merah kemarin, Modi menekankan bahwa keputusan itu merupakan bagian dari langkah terobosan yang digaungkan pemerintahannya. Dia memandang perlunya 'pemikiran segar' setelah tujuh dekade gagal menjamin keharmonisan di Kashmir dan puluhan ribu orang tewas.

"Kami tidak merasa menciptakan masalah atau memperpanjangnya. Dalam waktu kurang dari 70 hari pemerintahan baru, Pasal 370 sudah menjadi sejarah. Di kedua majelis parlemen, dua pertiga anggota mendukung langkah ini," kata Modi.

"Aturan lama di Jammu, Kashmir, dan Ladakh mendorong tindakan korupsi dan nepotisme. Ketidakadilan terjadi terhadap perempuan dan anak-anak dari kasta rendah seperti Dalit," lanjutnya.

Sementara itu, Pakistan telah meluncurkan serangan diplomatik dengan secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat. Tujuannya mengatasi tindakan India yang dinilai ilegal.

PM Pakistan, Imran Khan, yang membandingkan pemerintahan Modi dengan Nazi Jerman, menyuarakan peringatan dalam akun Twitter-nya. "Apakah dunia akan tetap diam menyaksikan pembantaian etnik, seperti Sebrenica, di wilayah Kashmir India," bunyi cuitan Khan, yang membandingkan nasib warga Kashmir dengan peristiwa pembantaian pria dan anak-anak muslim di Yugoslavia pada 1995.

"Saya ingin memperingatkan komunitas internasional. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan reaksi besar dari kalangan muslim, yang memicu radikalisasi dan siklus kekerasan," tegas Khan.

Saat ini pembatasan pergerakan warga masih terjadi di bagian Kashmir yang dikuasai India. Jaringan telepon dan internet juga diputus setelah India membatalkan Pasal 370 dalam konstitusi India yang selama ini memberikan status khusus kepada Kashmir. Tidak hanya itu, lebih dari 500 warga Kashmir, termasuk kalangan profesor, pemimpin bisnis dan aktivis, telah ditahan oleh India. (AFP/Tes/X-11)