PM India Serukan Langkah Pencabutan Status Kashmir

PERDANA Menteri (PM) India, Narendra Modi, menyerukan langkah "pemecahan jalur" untuk mencabut status otonomi Kashmir. Merespons sikap India, pemerintah Pakistan memperingatkan potensi "pembersihan etnis".

Beberapa bagian Kashmir yang dikuasai India, mengalami penguncian sejak 4 Agustus lalu. Pergerakan warga menjadi terbatas, dengan pemutusan jaringan telepon dan internet. Satu hari kemudian, otoritas India membatalkan Pasal 370 dalam konstitusi India, yang selama ini memberikan status khusus kepada Kashmir. Mereka memecahkan negara bagian Jammu dan Kashmir, serta menurunkan posisinya ke wilayah persatuan.

Baca juga: Selandia Baru Minta Maaf Terkait Surat Teroris Christchurch

Dalam pidato Hari Kemerdekaan India di Benteng Merah yang ikonik, Modi menekankan bahwa keputusan itu merupakan bagian dari langkah "pemecahan jalur", yang digaungkan pemerintahannya. Dia memandang perlunya "pemikiran segar", setelah tujuh dekade gagal menjamin keharmonisan di bekas kerajaan Himalaya. Apalagi puluhan ribu orang tewas dalam 30 tahun terakhir.

"Kami tidak merasa menciptakan masalah, atau memperpanjangnya. Dalam waktu kurang dari 70 hari pemerintahan baru, Pasal 370 sudah menjadi sejarah. Di kedua majelis parlemen, dua pertiga anggota mendukung langkah ini," pungkas Modi, pemimpin berusia 68 tahun.

"Aturan lama di Jammu, Kashmir dan Ladakh, mendorong tindakan korupsi dan nepotisme. Ketidakadilan terhadap hak perempuan dan anak-anak, berikut kasta rendah seperti Dalit. Impian mereka mendapatkan sayap baru," lanjutnya.

Pakistan telah meluncurkan serangan diplomatik, yang bertujuan membalikkan perintah. Mereka secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat. Tujuannya mengatasi tindakan India yang dinilai ilegal.

PM Pakistan, Imran Khan, yang membandingkan pemerintahan Modi dengan Nazi Jerman, menyuarakan peringatan dalam akun Twitternya pada Kamis (15/8) ini.

"Apakah dunia akan tetap diam menyaksikan pembantaian etnis, seperti Sebrenica, di wilayah Kashmir teritorial India," bunyi cuitan Khan, yang menyoroti peristiwa pembantaian pria dan anak-anak Muslim di Yugoslavia pada 1995.

"Saya ingin memperingatkan komunitas internasional. Jika hal itu terjadi, akan menimbulkan reaksi besar dari kalangan Muslim, yang memicu radikalisasi dan siklus kekerasan," tegas Khan.

Sejak merdeka pada 1947, wilayah Kashmir berada dalam otoritas India dan Pakistan. Situasi yang memicu dua perang besar dan bentrokan tak terhitung antara dua musuh bebuyutan dengan senjata nuklir. Pertikaian paling baru terjadi pada Februari lalu, ketika India dan Pakistan melakukan serangan udara.

Mengantisipasi protes terhadap langkah terbaru, otoritas India mengerahkan puluhan ribu pasukan tambahan di wilayah Kashmir. Mereka bergabung dengan 500 ribu pasukan yang sudah bersiaga lebih dulu. Pengetatan keamanan mengubah wajah ibu kota Srinagar, yang dipenuhi penghalang jalan dan kawat berduri.

Lebih dari 500 orang, termasuk kalangan profesor, pemimpin bisnis dan aktivis, telah ditahan menyusul kebijakan otoritas India. Pembatasan di wilayah Jammu sudah dicabut, wilayah dengan mayoritas penduduk memeluk agama Hindu. Akan tetapi, pembatasan masih diberlakukan di Lembah Kashmir, yang menjadi sarang utama perlawanan terhadap kekuasaan India.

"Pembatasan masih berlangsung di beberapa wilayah Kashmir. Setidaknya dalam beberapa waktu ke depan," ujar pejabat polisi setempat, Munir Khan.

Baca juga: Puluhan Ribu Perempuan Brasil Gelar Aksi Anti-Bolsonaro

Namun, penguncian tidak sepenuhnya membendung kemarahan warga di tempat publik. Sekitar 8.000 orang menggencarkan aksi protes, setelah ibadah salat Jumat. Pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan senapan peluru untuk memecah demonstran. Pada Selasa kemarin, pemerintah India mengonfirmasi bahwa pasukannya bereaksi dengan tetap menahan diri. Sekalipun, pengunjuk rasa memicu kekerasan dengan melemparkan batu.

Rekaman video AFP menunjukkan ratusan orang melakukan protes di daerah Soura, Srinagar. Mereka meneriakkan sejumlah slogan, seperti "Kami ingin kebebasan", dan "India harus pergi". Sementara itu, pidato Modi yang berlangsung selama 90 menit, ditutup dengan nyanyian "Jai Hind" atau "Hidup India". (AFP/OL-6)