Bulan Depan, Indonesia Jadi Presiden DK PBB

INDONESIA akan mengambil alih presidensi di Dewan Keamanan (DK) PBB selama sebulan penuh pada Mei mendatang. Dalam presidensi ini, tema yang diambil adalah UN Peace Keeping Operation 'Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping'.

"Tema ini dipilih karena realitanya adalah misi perdamaian masih merupakan tools paling kuat dari PBB, DK PBB, untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional," terang Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas, di Jakarta, Kamis (25/4).

Grata menuturkan alasan kedua tema tersebut dipilih karena rekam jejak Indonesia Indonesia untuk UN Peacekeepers.

Menurut dia, Indonesia memiliki modal karena merupakan salah satu negara terbesar penyumbang penjaga perdamaian.

"Saat ini, kita menduduki urutan ke-8 dari 124 negara penyumbang pasukan perdamaian PBB. Ini juga bagian dari komitmen kita untuk memajukan visi 4 ribu peacekeepers," imbuh dia.

Baca juga: Xi Jinping Ucapkan Selamat Atas Lancarnya Pemilu Indonesia

Pada Maret ini, Indonesia telah mengirimkan 100 penjaga perdamaian perempuan. Menurut dia, ini suatu yang luar biasa karena Indonesia secara perlahan meningkatkan jumlah penjaga perdamaian perempuan.

"Ini sejalan juga dengan keinginan Sekjen PBB untuk melibatkan, mempromosikan perlibatan, dan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan," ungkap dia.

Dalam kepemimpinan Indonesia ini akan ada berbagai kegiatan, salah satunya debat terbuka mengenai operasi penjaga perdamaian. Nantinya, akan ada Presidential Statement, salah satu outcome untuk membahas masalah pelatihan dan kapasitas penjaga perdamaian.

"Kalau kita bicara PBB, mereka akan membahas masalah keterlibatan PBB itu pada saat deployment, kita ingin menunjukkan kontribusi negara-negara yang mengirim pasukan perdamaian," lanjut Grata.

Kepemimpinan Indonesia di DK PBB akan berlangsung selama sebulan penuh pada Mei mendatang. Kemungkinan setiap anggota DK PBB bisa mendapat dua kali kesempatan menjadi presiden DK PBB.

Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Selain Indonesia, ada empat negara anggota PBB lainnya yang juga memulai keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman.

Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. (Medcom/OL-2)