Taipan Berperan Besar Dalam Pesta Demokrasi India

PARA taipan India memainkan peran penting dalam pesta demokrasi negara dengan penduduk terbesar dunia. Pendanaan kampanye hingga dukungan secara diam-diam, menjadi isu panas yang terus berkembang.

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, diketahui mendapat dukungan pendanaan besar dari investor. Kalangan pengamat memandang hal itu meningkatkan kekhawatiran mengenai integritas proses demokrasi.

Baca juga: WNI di Hong Kong Berbondong-Bondong Gunakan Hak Pilih

Di lain sisi, pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, berupaya memanfaatkan kesepakatan jet tempur yang melimbatkan pengusaha Anil Ambani. Sementara itu, taipan Vijay Mallya dan Nirav Modi, menjaring dukungan dari Inggris.

Jajak pendapat di India pun semakin mahal. Kandidat partai dinilai cukup bergantung pada sokongan dana dari pengusaha anonim. Alhasil, transparansi terbilang minim dan kental dengan konflik kepentingan.

"Situasi pesta demokrasi di India memiliki kecenderungan menuju plutokrasi, atau dikuasai kaum pemilik modal. Pengaruh investor yang tidak terkendali bisa berdampak serius terhadap kebijakan pemerintah," ujar Niranjan Sahoo, dari lembaga think-tank Research Institute Obrserver.

Pusat Studi Media yang berbasis di New Delhi, memperkirakan dana sekitar US$ 5 miliar mengalir sepanjang pemilihan umum (pemilu) 2014. Hasil pemilu membuka jalan bagi Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) untuk berkuasa. Dana kampanye pada periode tersebut naik dari pemilu 2009 sebesar US$ 2 miliar.

Kelompok peneliti itu menilai anggaran kampanye yang dikucurkan pada pemilu 2019 bisa mencapai US$ 7 miliar. Artinya, pesta demokrasi India menjadi salah satu yang paling mahal secara global.

"Pemilu semakin mahal karena berbagai alasan struktural. Pertumbuhan populasi, meningkatnya persaingan politik, ekspektasi pemilih mendapat bujukan dalam bentuk uang tunai, berikut perkembangan teknologi, membuat biaya untuk media dan penjangkauan digital lebih besar," jelas Milan Vaishnav, peneliti senior dari Carnegie Endowment for International Peace.

Para analis memandang aliran dana tradisional, misal dari keanggotaan partai, terus menurun. Alhasil, partai semakin bergantung kepada pendonor kaya untuk mendanai kampanye. Data yang dihimpun oleh Association for Democratic Reforms (ADR), lembaga pengawas pemilu, menunjukkan bahwa pada 2017-2018, perusahaan dan individu berkontribusi 12 kali lebih besar pada Partai BJP daripada enam partai nasional lainnya, termasuk Partai Kongres.

Partai BJP diketahui menyimpan dana sebesar 4,37 miliar rupee atau setara US$ 63,3 juta. Sedangkan, Partai Kongres hanya menyimpan dana sekitar 267 rupee. Dari situ, tercermin disparitas pendanaan yang relatif besar dalam pemilu.

Pemerintah India di bawah kepemimpinan Modi mengklaim telah menindak dana gelap dalam dunia politik. Langkahnya dengan menurunkan batasan jumlah sumbangan tunai dari 20.000 rupee menjadi 2.000 rupee. Akan tetapi, kalangan kritikus menilai lebih mudah bagi entitas kaya untuk menyumbang ke partai politik. Setidaknya, dana dari perusahaan berkontribusi 92% terhadap total sumbangan yang diterima Partai BJP periode 2017-2018.

Para oposisi menuding pemerintah telah menghapus batasan sumbangan perusahaan dua tahun lalu. Kemudian, memperkenalkan skema pendanaan yang dapat diberikan secara anonim, melalui obligasi pemilu yang dibeli dari perbankan. Pada Jum'at lalu, Mahkamah Agung India memerintahkan sejumlah partai politik untuk mengungkap identitas pendonor. Tepatnya, setelah para aktivis menentang sistem obligasi yang diterapkan pemerintah.

Sejumlah taipan disebut tidak secara eksplisit menyatakan dukungan kepada kandidat partai politik. Mereka kemungkinan takut mendukung kuda yang salah. Di lain sisi, PM Modi tampak dekat dengan beberapa taipan besar. Pada 2014, dia melakukan perjalanan dengan jet perusahaan dan helikopter milik miliarder Gautam Adani. Adapun jutawan Ratan Tata memuji Modi, karena menggencarkan serangan udara di Pakistan.

Pria terkaya di India, Mukesh Ambani, yang nilai kekayaannya melonjak dari US$ 18,6 miliar menjadi US$ 53 miliar, berulang kali menyebut Modi sebagai pemimpin yang dicintai dalam berbagai pidatonya.

"Jika melihat langkah yang diperhitungkan, yakni berapa banyak uang yang dimiliki sejumlah tokoh politik, maka para taipan berperan sangat besar di bawah kepemimpinan Modi," kata James Crabtree, penulis The Billionaire Raj.

Sejauh ini, perusahaan Reliance Industries yang dimiliki konglomerat Ambani, berikut Grup Adani, enggan memberikan komentar. Pemimpin Kongres juga memanfaatkan penguasa perusahaan minuman keras Mallya dan pengusaha perhiasan Nirav Modi, untuk menyerang Partai BJP. Pemerintah menuduh mereka melakukan penipuan besar-besaran, dan berupaya mengekstradisi para investor dari Inggris.

Baca juga: Dangdutan Ramaikan Pemungutan Suara di Houston

Pelaku usaha India tampak kurang antusias terhadap pencalonan Modi kali ini. Apalagi setelah pembatalan uang kertas bernilai tinggi dan penerapan kebijakan pajak baru yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, mereka kemungkinan masih memilih Modi, lantaran khawatir kemenangan koalisi Gandhi dapat menghentikan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan.

"Memang dia bukan mesias seperti yang kita harapkan. Namun, hampir semua orang menginginkan Modi kembali memimpin," tukas seorang pengusaha terkemuka yang berbasis di Mumbai. (AFP/OL-6)