Uni Eropa Kecam Regulasi Baru Brunei Darussalam

UNI Eropa mengecam undang-undang baru yang diberlakukan Brunei Darussalam. Sebab, beberapa hukuman berbasis syariah yang dinilai kejam melanggar perjanjian hak asasi manusia (HAM) internasional.

Payung hukum yang ditetapkan Kesultanan Brunei mencakup hukuman rajam sampai mati untuk tindakan zina dan hubungan seks sesama jenis. Berikut, hukuman amputasi tangan bagi yang berani mencuri. Sejumlah ketentuan hukum itu memicu gelombang kritik internasional, termasuk kalangan politisi, selebriti dan kelompok pegiat HAM.

"Beberapa hukuman yang tertuang dalam undang-undang dipandang sama dengan penyiksaan, tindakan kejam dan tidak manusiawi, hingga merendahkan martabat," ujar juru bicara Uni Eropa melalui pernyataan resmi.

Pernyataan resmi tersebut turut menekankan hukuman yang diberlakukan Brunei Darussalam melanggar konvensi PBB yang turut ditandangani negara itu pada 2015 lalu.

"Sangat penting agar pemerintah Brunei Darussalam memastikan aturan hukum pidana tidak melanggar HAM. Harus sepenuhnya konsisten dengan semua komitmen dan kewajiban HAM internasional dan regional yang disepakati Brunei Darussalam," lanjut pernyataan tersebut.

Baca juga: Brunei Resmi Berlakukan Hukuman Rajam Sampai Mati Bagi LGBT

Dalam hal ini, Uni Eropa mendesak Brunei mempertahankan moratorium de facto terhadap eksekusi sejumlah hukuman.

Pemberlakuan undang-undang baru itu menjadikan Brunei sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki hukum pidana syariah di tingkat nasional. Langkah itu mengikuti sebagian besar kebijakan negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi.

Keputusan untuk menetapkan hukuman setelah penundaan bertahun-tahun, berhasil memicu kekhawatiran. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi label kejam dan tidak berperikemanusiaan terhadap negara penghasil minyak dan gas bumi itu.

Sejumlah selebriti yang dipimpin George Clooney dan Elton John menyerukan pemboikotan terhadap beberapa hotel yang dimiliki Kesultanan Brunei.(AFP/OL-5)