Senat Loloskan RUU Kebijakan Timur Tengah Pro-Israel

SENAT Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) tentang kebijakan Timur Tengah, Selasa (5/2) yang meliputi langkah untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam pemboikotan terhadap Israel.

RUU itu juga memasukkan amendemen yang menentang rencana Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah secara mendadak. Di hasil akhir pemungutan suara, senat mendukung Undang-Undang Penguatan Keamanan Amerika di Timur Tengah dengan komposisi suara 77 mendukung melawan 23 yang menolak. Pemungutan suara yang dilakukan pada Selasa berlangsung beberapa jam sebelum Trump menyampaikan pidato tahunan State of the Union yang membahas kebijakannya untuk tahun ini.

Saat menyampaikan pidato, Trump merinci kebijakan luar negerinya di hadapan Kongres, termasuk mengumumkan kekalahan kelompok gerilyawan Negara Islam (Islamic State/IS). Banyak anggota Kongres, termasuk kader Partai Republik, dengan tegas menolak rencana yang diumumkan Trump pada Desember lalu untuk menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah.

Saat itu Trump beralasan bahwa IS sudah tidak lagi menimbulkan ancaman. Ketua Fraksi Republik di Senat Mitch McConnell, yang jarang berseberangan dengan Trump, justru yang memperkenalkan amendemen tidak mengikat yang diloloskan pada Selasa. Amendemen itu menga kui kemajuan perang terhadap IS dan Al-Qaeda di Suriah dan Afghanistan.

“Namun, memperingatkan bahwa penarikan yang tergesagesa bisa mendestabilisasi kawasan serta menciptakan kekosongan yang bisa diisi oleh Iran dan Rusia,” kata Mitch McConnell.

Di lain hal, amendemen itu meminta pemerintahan Trump menjamin kondisi di wilayah kon flik setelah dua kelompok militan itu kalah telak sebelum penarikan militer secara besar-besaran dari Suriah atau Afghanistan ditetapkan. Selain itu, amendemen itu juga memasukkan ketentuan yang didukung dua kubu, yakni baik oleh sena tor Republik maupun Demokrat untuk menerapkan sanksi baru terhadap Suriah dan menjamin bantuan keamanan bagi Israel dan Jordania.

Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran sekutu AS mengenai perubahan kebijakan negara adidaya tersebut, termasuk rencana Trump di Suriah. Agar bisa menjadi UU, RUU itu harus lolos di DPR yang dikuasai Partai Demokrat, yakni tempat RUU tersebut kemungkinan tidak akan mengalami perubahan besar karena kekhawatiran mengenai ketentuan terhadap gerakan pemboikotan.

Namun, hal itu ditentang oleh sejumlah warga yang tidak setuju terhadap keberlangsungan peran militer AS di Timur Tengah. Mereka memprotes dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Tinggalkan dan jatuhkan sanksi’. Kelompok itu menyasar tindakan represif militer Israel terhadap warga Palestina. Para penentang ketentuan itu beralasan bahwa partisipasi warga AS dalam aksi boikot itu dilindungi oleh konstitusi dan hak untuk menyampaikan pendapat. (Ant/I-2)