PEMERINTAH Turki berencana mengadakan penyelidikan internasional terhadap kasus pembunuhan jurnalis asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan pemerintah segera mengambil langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.
Khashoggi pindah ke Amerika Serikat (AS) setelah menjadi penulis kolom di Washington Post. Dia dibunuh di dalam gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Setelah membuat berbagai pernyataan kontradiktif mengenai nasib Khashoggi, pemerintah Arab Saudi menyebut Khashoggi tewas terbunuh dengan tubuh sudah dimutilasi. Kematian Khashoggi tidak lepas dari kegagalan negosiasi untuk memulangkannya ke Arab Saudi.
Sebelumnya, pemerintah Turki menekankan pihaknya bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menyelidiki kasus Khashoggi. Turki menuding Arab Saudi tidak sepenuhnya bekerja sama dalam mengungkap pembunuhan jurnalis tersebut.
Cavusoglu mengatakan beberapa negara Barat berusaha menutupi kasus Khashoggi. Dia menegaskan Turki sedang bersiap untuk mengadakan penyelidikan internasional mengenai kasus tragis tersebut, sebagaimana dilaporkan kantor berita milik negara, Anadolu.
"Ada sejumlah negara Barat yang mencoba menutupi kasus ini. Saya tahu alasannya. Kami tahu dan melihat jenis kesepakatan yang dibuat. Kami melihat bagaimana mereka yang semula menggaungkan kebebasan pers, sekarang malah menutupi kasus ini setelah melihat aliran uang," bunyi laporan Anadolu.
"Akan tetapi, kami akan berjuang sampai titik akhir. Kami membuat persiapan untuk penyelidikan internasional dalam beberapa hari mendatang. Dan kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," imbuh Cavusoglu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kasus pembunuhan Khashoggi diperintahkan level tertinggi dalam kepemimpinan Saudi. Akan tetapi, Riyadh menepis tudingan keterlibatan Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman.
Kejaksaan Saudi berupaya menjatuhkan hukuman mati untuk 5 dari 11 tersangka yang ditahan. Bagaimanapun kasus kematian Khashoggi memicu kemarahan internasional terhadap Arab Saudi, serta merusak reputasi Putra Mahkota.
