PM May Inginkan Perjanjian Bilateral dengan Irlandia

PERDANA Menteri Inggris, Theresa May, berencana mengupayakan perjanjian bilateral dengan pemerintah Irlandia. Langkah itu dipandang sebagai cara menghapus pengaturan kontroversial dari kesepakatan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

The Sunday Times melaporkan bawahan May menilai kesepakatan dengan Irlandia akan menghilangkan penolakan atas rencana Brexit, dari Partai Unionis Demokrat (DUP) yang mendukung pemerintah minoritas May dan pemberontak pro-Brexit dari Partai Konservatif.

Di lain sisi, masih dari surat kabar yang sama edisi Irlandia, menyebut proposal perjanjian bilateral bukan sesuatu yang akan disuguhkan. Hal itu diungkapkan sumber senior pemerintah Irlandia. Adapun, sumber dari ranah politik mengatakan bahwa perjanjian bilateral tidak akan berkaitan dengan Komisi Eropa.

Baca juga: Parlemen Inggris Gelar Pemungutan Suara Rencana Alternatif Brexit 29 Januari

May mengalami kekalahan besar di parlemen pada Selasa (15/1) lalu. Tepatnya ketika anggota parlemen dari Partai Konservatif dan anggota partai lain menolak rencana Brexit, melalui pemungutan suara. Kondisi tersebut membawa Inggris berhadapan dengan prospek tidak ada kesepakatan untuk memperlancar pelaksanaan Brexit yang tinggal dua bulan lagi.

Pada Senin (21/1) depan, May dijadwalkan membuat pengumuman rencana kelanjutan Brexit. Banyak anggota Partai Konservatif dan Partai DUP menolak hambatan yang ditekankan Uni Eropa, sebagai jaminan menghindari perbatasan keras antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara.

Sejauh ini, belum ada jajaran pemerintah Inggris yang mengomentari laporan The Sunday Times. Begitu pula dari kalangan pemerintah Irlandia.

Sebelumnya, pada Sabtu (18/1) kemarin, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengatakan komitmen Dublin terhadap kesepakatan Brexit dengan pemerintah Inggris adalah mutlak. Termasuk pengaturan penghalang perbatasan.

Surat kabar The Sunday Times turut melaporkan sekelompok anggota parlemen Inggris akan melakukan pertemuan. Agendanya mempertimbangkan erbagai cara yang dapat menunda proses Brexit, berikut merebut kendali pemerintahan May. (Channelnewsasia/OL-1)