Gara-Gara Shutdown, Trump Larang Ketua DPR Gunakan Pesawat Pemerintah

KETUA DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi terus berselisih dengan dengan Presiden Donald Trump. Perseteruan keduanya memasuki babak baru setelah Trump membatalkan kunjungan Pelosi ke pasukan AS di luar negeri.

Masalah berawal ketika Trump mengeluarkan surat kepada Pelosi pada Kamis (17/1) waktu setempat atau Jumat (18/1) WIB, sesaat politikus perempuan senior itu hendak berangkat ke lokasi rahasia di Afghanistan dan Brussels, Belgia.

Trump menyebutkan perjalanan ini sebagai bentuk kehumasan dan menyarankan agar Pelosi tetap berada di Washington untuk melanjutkan negosiasi membuka kembali pemerintahan, yang masih dalam kondisi shutdown.

“Sudah jelas, jika Anda ingin melakukan perjalanan dengan penerbangan komersial itu akan menjadi hak Anda,” simpul Trump, seperti dikutip dari The Star, Jumat (18/1).

Melarang pesawat militer digunakan oleh pejabat senior, apalagi seorang Ketua DPR, sangatlah jarang terjadi.

Kongres AS pun sepertinya tidak menyadari surat Trump itu, sebuah bus yang akan membawa para anggota DPR yang akan ikut serta dalam perjalanan tampak tetap siaga di luar Gedung Capitol.

Baca juga: Senator Republik Desak Buka Pemerintahan

Juru Bicara Pelosi, Drew Hammill, mengatakan atasannya bermaksud bepergian ke Afghanistan dan Brussels untuk mengucapkan terima kasih kepada militer yang bertugas di luar negeri.

Selain itu, Pelosi ingin mendapatkan laporan intelijen dan kemanan nasional dari mereka yang bertugas di garis depan.

Hammill juga mempertanyakan Trump yang melakukan perjalanan ke Irak saat shutdown berlangsung. Dalam perjalanan itu, anggota Kongres dari Partai Republik juga ikut serta.

Kekisruhan politik antara Trump dan Pelosi menunjukkan bagaimana krisis pemerintah di AS yang makin melebar. Kekisruhan ini melebar menjadi perdebatan pribadi antara kedua pimpinan lembaga di 'Negeri Paman Sam'.

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan Presiden Trump menginginkan Pelosi tetap berada di Washington sebelum Selasa (22/1). Hari itu merupakan tenggat waktu untuk mempersiapkan pembayaran gaji utuk karyawan federal.

“Kami ingin dia (Pelosi) tetap berada di Washington. Presiden menginginkannya di sini untuk melakukan negosiasi,” jelas Sanders.

Adapun, pihak Kementerian Pertahanan AS mengatakan Pelosi tidak mengajukan permintaan perjalanan luar negeri yang difasilitasi militer. Umumnya pihak Kementerian Pertahanan yang menyedian pesawat militer untuk digunakan. (Medcom/OL-2)