Solidaritas untuk Uighur terus Disuarakan di Tanah Air

SOLIDARITAS untuk mendukung kebebasan etnis Uighur di Tiongkok kembali disuarakan di Tanah Air. Massa di sejumlah kota di Indonesia terus menggalang simpati dengan harapan bisa membantu warga yang mengalami penindasan hak azasi manusia.

Chief of Program Officer Rumah Zakat, Murni Alit Baginda, mengatakan, aktivis kemanusiaan di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Aceh menggelar aksi pada Jumat (21/12). Mereka menyuarakan kondisi yang dialami warga Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

"Mereka mengalami pelanggaran HAM. Pelanggaran kebebasan berwarganegara sebagaimana yang seharusnya warga lain dapatkan," kata Murni di Bandung,  Jumat (21/12).

Dalam aksi ini, warga yang peduli terhadap kemanusiaan ini akan meminta Pemerintah Tiongkok melalui Duta Besar di Indonesia agar mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi di Xinjiang. 

"Lalu menyebutkan upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah di sana untuk mengatasinya," kata dia.

Melalui aksi ini, pihaknya pun berharap pemerintah Indonesia menyatakan sikap terkait pelanggaran HAM yang menimpa warga Uighur ini. Tidak hanya itu, dia ingin Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberi tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh para aktivis kemanusiaan di dalam negeri ini.

"Kita menyuarakan ke kemenlu, apa yang bisa kita lakukan, dan diplomasi seperti apa yang pemerintah lakukan untuk mengatasinya. Kami mendukung pemerintah menegakkan hak-hak kemanusiaan," katanya.

Baca juga: Menteri Agama Minta Tiongkok Terbuka soal Uighur

Selain itu, menurut dia pihaknya pun akan mengirimkan relawan untuk menyalurkan bantuan ke Xinjiang. Para relawan yang berjumlah tiga orang ini akan mencoba masuk ke Negeri Tirai Bambu itu.

Menurutnya, bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, dan sejumlah edukasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup korban. 

"Kami akan koordinasi dengan duta besar kita di sana, daerah mana saja yang bisa dimasuki. Kami juga akan masuk ke negara lain di sekitar Xinjiang, karena di sana terdapat banyak juga etnis Uighur yang memerlukan bantuan," katanya seraya menyebut informasi pelanggaran ini diperoleh dari berbagai sumber terutama media massa, termasuk Human Rights Watch yang dari 2005 sudah menyebut ada pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. (OL-3)