Korsel Sebut Sanksi Korut Dapat Dikurangi

KOREA Selatan (Korsel), pada Senin (18/6), mengatakan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) bisa dikurangi sebelum denuklirisasi penuh terwujud. Hal itu dinyatakan Korsel setelah kurangnya aksi lanjutan dari Amerika Serikat (AS) untuk langkah substantif menuju denuklirisasi.

KTT Singapura pekan lalu antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un hanya menghasilkan pernyataan yang tidak jelas, yakni Kim menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Di tengah kekhawatiran bahwa KTT itu akan melemahkan sikap koalisi internasional terhadap program nuklir Korut, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan setelah pertemuan bahwa sanksi akan tetap berlaku sampai denuklirisasi lengkap Korut.

Namun, Korsel menyarankan langkah yang bisa lebih cepat.

"Sikap kami adalah bahwa sanksi harus tetap berlaku sampai Korut mengambil langkah-langkah yang berarti dan substantif menuju denuklirisasi," kata Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha.

Menurutnya, Seoul dan Washington memiliki pandangan yang sama dalam "gambaran besar" itu dan akan melanjutkan konsultasi yang intens.

Pernyataan Korsel itu keluar setelah Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyarankan Dewan Keamanan PBB dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman ekonomi bagi Korut.

Setiap pengurangan akan disambut baik bagi Tiongkok--sekutu terdekat Korut yang menyumbang sekitar 90% perdagangan mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk Presiden Korsel Moon Jae-in yang mendukung ikatan dengan Korut dan mengadakan KTTnya sendiri dengan Kim pada April.

Selama ini Trump yang menyerukan kampanye "tekanan maksimum"--yang didukung Tiongkok dan Korsel, atas retorika dan sanksi keras untuk Korut. Namun, para analis menyebut sejak KTT di Singapura pemerintahan Trump sulit untuk kembali ke kebijakan itu bahkan jika diplomasi terbukti gagal.

"Simbolisme pertemuan memastikan bahwa kampanye tekanan maksimum telah mencapai puncaknya," kata Scott Snyder, rekan senior untuk Studi Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri AS.

"Dalam praktiknya, Tiongkok dan Korea Selatan akan mendorong relaksasi tekanan ekonomi pada Korea Utara," tukasnya. (AFP/OL-5)