Indonesia Dorong PBB Perangi Radikalisme

INDONESIA mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memerangi terorisme dan radikalisme melalui pengembangan pendekatan global yang komprehensif dengan mengenali akar penyebab terorisme dan radikalisme.

Dorongan tersebut merupakan salah satu dari empat fokus yang ditawarkan Indonesia, sejalan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Dalam pernyataan pers, seusai pemungutan suara di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menyatakan Indonesia merasa sangat terhormat mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia berkompetisi dengan Maladewa untuk mendapatkan tempat di Dewan Keamanan PBB.

Dengan dukungan 144 suara dari 190 negara anggota PBB, Indonesia akhirnya terpilih bersama empat anggota baru lainnya, yakni Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika.

"Dukungan ini bukan hanya pengakuan pada kontribusi jangka panjang kami terhadap perdamaian dan keamanan dunia, melainkan juga kepercayaan atas komitmen dan kapasitas kami," ujar Menlu, kemarin pagi waktu setempat, atau tadi malam Waktu Indonesia Barat.

Menlu Retno mengaku keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan buah kerja keras semua pihak.

"Indonesia mewakili Asia Pasifik menggantikan Kazakhstan yang keanggotaannya berakhir 31 Desember 2018. Indonesia berhasil memperoleh 144 suara, atau melebihi dua pertiga masyarakat internasional kepada Indonesia. Itu hasil kerja keras seluruh komponen bangsa, termasuk diplomat Indonesia," ungkapnya dalam konferensi video kepada media tadi malam.

Selain komit pada pemberantasan terorisme dan radikalisme, Indonesia menawarkan kepada PBB tiga komitmen lain. Pertama, berkontribusi dalam menciptakan ekosistem global dalam perdamaian dan stabilitas keamanan dengan memajukan perdamaian dan penciptaan perdamaian sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam hal itu.

Kedua, memajukan sinergi antaranggota Dewan Keamanan PBB dan organisasi regional untuk mencegah konflik. Ketiga, membangun sinergi antara menjaga perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan Agenda 2030 dengan membentuk kerja sama global.

Resmi

Di akhir rapat DK PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, kemarin, Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajk menyatakan Indonesia telah resmi terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

"Berdasarkan jumlah suara untuk anggota tidak tetap DK PBB, jumlah terbesar memilih Belgia, Republik Dominika, Jerman, Indonesia, dan Afrika Selatan. Saya mengucapkan selamat," ungkap Lajk.

Saat menanggapi terpilihnya Indonesia itu, ahli hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia harus mengusulkan sejumlah agenda, terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan internasional. "Misalnya, masalah Palestina yang didera oleh aparat keamanan Israel. Itu harus diangkat, lalu juga bagaimana tindak lanjut dari pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin Korea Utara," terang Hikmahanto.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini merupakan kali yang keempat setelah periode 1973-1974, 1994-1996, dan 2007-2008.

Selain anggota tidak tetap, DK PBB memiliki 5 anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, dan Rusia. Kelima negara itu memiliki hak veto. (Ndy/Opn/X-6)