Tiongkok Tulis Ulang Sejarah Hong Kong

Demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi demokratis untuk wilayah semi-otonom Hong Kong dan kemunculan gerakan kemerdekaan merupakan tantangan tidak terduga yang dihadapi otoritas Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk membungkam pemberontakan para pemuda di Hong Kong, Beijing menekankan pentingnya mahasiwa di kota bekas koloni Inggris itu itu untuk memahami Hong Kong dalam konteks nasional. Untuk itu mereka berencana menulis ulang sejarah Hong Kong.

Namun, para kritikus menuduh pemerintah dan Tiongkok tengah melakukan cuci otak. Mereka menuding sistem pendidikan kota itu dalam tekanan Beijing. Tuduhan itu dilontarkan setelah bulan lalu pemerintahan Beijing melarang istilah-istilah umum yang digunakan dalam buku teks sekolah.

"Kekhawatiran kami ialah apakah ada campur tangan langsung atau ada tindakan sensor," ungkap Ip Kin-yuen, anggota parlemen untuk sektor pendidikan dan seorang pendukung demokrasi.

Kin-yuen khawatir pemerintah akan menjadi semakin benar secara politis untuk mencerminkan pemikiran otoritas daratan dan terus menyalahkan pendidikan untuk perpecahan sosial.

"Anak-anak muda frustrasi akhir-akhir ini karena berbagai alasan, itu bukan karena pendidikan. Kami ingin siswa kami dapat memahami dunia, tidak diindoktrinasi," paparnya.

Sebuah panel yang melapor ke biro pendidikan menolak sebutan masa lalu kolonial Hong Kong dalam buku sejarah sebagai kata yang tidak pantas, menurut dokumen yang bocor ke media lokal.

Istilah-istilah yang dinilai tidak pantas termasuk penyerahan kedaulatan Hong Kong ke daratan Tiongkok dan Tiongkok mengambil kembali Hong Kong.

Ketika ditanyakan soal amendemen itu, menteri pendidikan Hong Kong Kevin Yeung menyampaikan kepada anggota parlemen bahwa Tiongkok tidak pernah menyerahkan kedaulatan Hong Kong. Sejumlah tokoh prodemokrasi menuduh Yeung mengerjakan perintah Beijing dan menghapus masa lalu Hong Kong.

Buku sekolah harus melewati panel kajian untuk mendapatkan inklusi pada daftar bacaan yang direkomendasikan pemerintah. Keanggotaan panel bersifat rahasia mencakup guru, akademisi, dan staf dari biro pendidikan, yang menyebut sistem kajian sebagai proses 'profesional' yang adil.

Sebelumnya, Tiongkok memperkenalkan kurikulum 'pendidikan nasional' patriotik ke sekolah-sekolah Hong Kong dan mendorong puluhan ribu orang turun ke jalan pada 2012.