Skandal 1MDB Tarik Mahathir ke Politik Lagi

NIAT untuk membersihkan Malaysia dari korupsi menarik Mahathir Muhammad kembali ke dunia politik.

Skandal 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) adalah salah satu yang diyakini telah menarik Mahathir Muhammad kembali ke dunia politik. Termasuk juga karena korupsi dan sistem tata kelola pemerintahan di bawah pimpinan Najib Razak.

"Najib dianggap tidak efektif memerintah. Itu bisa dilihat dari beberapa isu. Yang pertama soal korupsinya itu. Kedua soal tata kelola pemerintahan. Lalu ada isu lain soal pajak yang memberatkan," jelas Pengamat Hubungan Internasional President University Endi Haryono, Jumat (11/5) malam.

Kemudian soal arah pembangunan ekonomi Malaysia dianggap sudah tidak terlalu mandiri. "Tetapi saya kira skandal 1MDB tetap yang menarik Mahathir," kata Endi.

Mahathir, menurut Endi, punya cita cita Malaysia menjadi negara maju pada 2020. "Saya kira Mahathir itu masih menyimpan keinginan bahwa Malaysia itu harus jadi negara maju pada 2020. Maju yaitu secara politik, jadi negara demokratis. Tata kelola negaranya modern dan bebas korupsi," tambah Endi.

Dengan kembalinya Mahathir sebagai penguasa, ini peluang Indonesia untuk lebih dekat. Karena Mahathir adalah pribadi yang lebih percaya pada negara tetangga. 

"Pertama saya kira inu kesempatan untuk meningkatkan hubungan dalam rangka mutual trust. Kedua, sinergi di bidang ekonomi. Mahathir sangat percaya pada tetangga dekat. Bahwa ekonomi itu mesti dibangun dengan tetangga dekat," kata Endi.

Indonesia juga perlu memperhatikan isu yang ada di seputar pemilu Malaysia. Soal investasi Tiongkok yang terlalu besar jadi isu besar dalam politik Malaysia.

Pengaruh para pemilih dari kaum menengah yang berpendidikan salah satu yang membuat Najib jatuh. "Kelas menengah ini selalu (melihat) pemerintahan yang bersih, demokratis, dan arah pembangunan. Selalu soal pemerintahan yang bersih dan demokratis. Isu-isu agama tidak terlalu laku di Malaysia. Yang laku adalah ide tentang pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang demokratis." (A-5)