Putusan PN Jakarta Selatan Soal Equanimity, Pukulan Keras Bagi FBI

PENYITAAN kapal pesiar mewah, Equanimity, oleh Kepolisian Indonesia atas permintaan FBI dinyatakan melanggar hukum oleh pengadilan di Jakarta, Selasa (17/4). Hal ini menjadi pukulan terhadap penyelidikan Amerika Serikat (AS) atas dugaan pencurian dana miliaran dolar dari perusahaan investasi negara Malaysia.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Ratmoho memerintahkan pengembalian kapal pesiar yang memiliki landasan helikopter, kolam renang, gimnasium, dan bioskop serta dibangun pada 2014 oleh Belanda Oceano, ke pemiliknya.

Ratmoho mengatakan permintaan AS untuk kerja sama seharusnya melalui Kementerian Hukum Indonesia berdasarkan undang-undang 2006 yang mengatur bantuan hukum timbal balik. Polisi seharusnya menyarankan FBI untuk mengikuti proses itu.

"Polisi seharusnya hanya melakukan operasi gabungan setelah bantuan hukum timbal balik disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," katanya.

Polisi Indonesia menyita US$250 juta aset perusahaan Equanimity di Bali pada 28 Februari bekerja sama dengan FBI tapi tidak diserahkan ke AS setelah tuntutan hukum dari perusahaan kapal tersebut Cayman Islands.

Andi Simangunsong, pengacara Equanimity, menyambut keputusan itu dan mengatakan pengadilan telah memberikan panduan yang jelas kepada polisi tentang menangani permintaan asing untuk kerja sama hukum.

"Ada prosedur yang harus diikuti di bawah hukum bantuan hukum timbal balik. Kami berharap penegak hukum kami akan memperhatikan prosedur ini," lanjutnya.

Pengacara polisi menolak berkomentar. amun Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Silitonga, yang memimpin operasi penyitaan, mengatakan polisi akan meninjau keputusan pengadilan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kami sekarang berkoordinasi erat dengan FBI untuk menanggapinya," imbuh Daniel.

Aset Equanimity yang dipaparkan oleh Departemen Kehakiman AS dibeli oleh Jho Low nasional Malaysia menggunakan uang yang dicuri dari 1MBD, dana Malaysia, dan dicuci melalui Singapura, Swiss, Luksemburg, dan AS.

Departemen Kehakiman mengajukan kasus perdata pada Juni mencari pemulihan aset senilai beberapa ratus juta dolar yang dikatakan dibeli dengan uang 1MBD yang dicuci, termasuk Equanimity.

Secara keseluruhan, dikatakan lebih dari US$4,5 miliar dicuri antara 2009 dan 2014 dari 1MBD, yang didirikan Najib untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terlibat dalam skandal saat US$700 juta muncul melewati rekening bank pribadinya.

Dia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan uang itu adalah sumbangan politik dari keluarga kerajaan Saudi yang kemudian dikembalikan. (AFP/OL-5)