DK PBB Didesak Bahas Penanganan Pengungsi Rohingya

INGGRIS, Prancis, Amerika Serikat dan lima negara lainnya meminta Dewan Keamanan PBB membahas nasib ratusan ribu pengungsi Rohingya yang diusir oleh tentara Myanmar dari kampung halamannya di Rakhine, negara bagian Myanmar.

Menanggapi permintaan yang disampaikan kemarin DK akan mengadakan pertemuan pada Selasa (13/2) untuk mendengar laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengenai krisis yang dipicu oleh tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017 lalu.

Swedia, Polandia, Belanda, Kazakhstan meminta perundingan bersama dengan tiga anggota permanen DK tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah hampir tiga bulan DK PBB mengadopsi sebuah pernyataan yang menuntut agar Myanmar mengendalikan pasukan keamanannya dan mengizinkan etnis Rohingya kembali ke kampung halamannya di Rakhine.

Seperti diberitakan sebelumnya lebih dari 750.000 warga etnis muslim Rohingya diusir oleh militer Myanmar dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha itu ke Bangladesh. Etnis muslim Rohingya melarikan diri dari kejaran tentara Myanmar yang dituduh telah membunuh, memperkosa dan membakar desa-desa mereka.

Bangladesh dan Myanmar pada bulan lalu sepakat untuk memulangkan warga Rohingya dalam jangka waktu dua tahun. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan keprihatinannya terhadap pemimpin Myanmar setelah badan pengungsi UNHCR ditahan dari kesepakatan tersebut.

Kemudian Majelis Umum pada Desember 2017 mengadopsi sebuah resolusi yang meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mengirim seorang utusan khusus ke Myanmar, namun pengangkatan tersebut belum dilakukan karena belum ada kejelasan sikap dari Myanmar.

China, pendukung junta penguasa Myanmar dan Rusia memilih untuk menentang resolusi tersebut. Keduanya memegang hak veto di dewan tersebut.

Pemerintah Myanmar juga menolak kunjungan utusan dewan ke negara bagian Rakhine, dengan mengatakan bahwa ini "bukan saat yang tepat," kata Duta Besar Kuwait Mansour al-Otaibi.(AFP/OL-3)