Sekjend PBB Ingatkan Tren Negatif Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

SEKJEND PBB Antonio Guterres memperingatkan adanya tren negatif pada perkembangan terakhir di Timur Tengah yang dapat menciptakan 'realitas satu negara.' Jika hal itu terjadi maka akan sulit untuk dapat dipulihkan kembali dan akan mengubur solusi dua negara, yakni Palestina di samping Israel.

"Tren negatif di lapangan memiliki potensi untuk menciptakan realitas satu negara yang tidak dapat dipulihkan yang tidak sesuai dengan mewujudkan aspirasi nasional, historis dan demokratis yang sah baik dari orang Israel maupun Palestina," ujar Guterres pada kesempatan di sebuah forum pertemuan PBB yang tengah membahas sebuah komite mengenai hak-hak Palestina.

Guterres menambahkan bahwa konsensus global untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina 'dapat terikis' dan membuat tindakan gabungan yang efektif lebih sulit dicapai.

Untuk diketahui suhu politik yang berkaitan dengan proses perdamaian Timur Tengah semakin meningkat ketika Presiden AS Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Sikap Trump tersebut mengabaikan pandangan internasional bahwa status kota suci akan diputuskan dalam perundingan damai.

Untuk diketahui juga pada bulan lalu Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang menolak keputusan AS tersebut dengan suara 128 berbanding sembilan dan 35 abstain.

Amerika Serikat juga telah mengurangi pendanaannya ke badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), yang mendorong Guterres untuk mengajukan banding ke negara-negara lain untuk masuk (memberi bantuan) guna mengisi celah tersebut.

"Pembangunan permukiman Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki, serangan kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza meredupkan prospek untuk perdamaian jangka panjang," imbuh Guterres.

"Tidak ada Rencana B," tegas Guterres pada pertemuan tersebut. "Solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai hak rakyat Palestina yang tak dapat dicabut dan menjamin solusi berkelanjutan untuk konflik tersebut."

Presiden Palestina Mahmud Abbas dijadwalkan untuk berbicara dengan Dewan Keamanan PBB akhir bulan ini setelah Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan bahwa dia tidak memiliki keberanian yang diperlukan untuk kesepakatan damai.(AFP/OL-3)