Suu Kyi Dinilai Tidak Tulus Tangani Krisis Rohingya

DIPLOMAT Amerika Serikat (AS) Bill Richardson mengundurkan diri dari sebuah panel yang ditunjuk Aung San Suu Kyi, yang dibentuk untuk mengurangi ketegangan komunal di Negara Bagian Rakhine di Myanmar setelah terjadi eksodus pengungsian besar-besaran warga Rohingya ke Bangladesh. Richardson beralasan 'tidak ada kepemimpinan moral' yang ditunjukkan Su Kyi dalam menangani krisis kemanusiaan tersebut.

Dalam sebuah pernyataannya Richardson yang pernah menjabat sebagai gubernur di salah satu negara bagian AS itu mengatakan bahwa hati nuraninya tidak bisa menerima penyebab di balik eksodus etnis Rohingya dari kampung halamannya yang mengalami kekejaman dan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar..

Richardson juga menuduh Suu Kyi "selalu beraksi keras dalam menanggapi seruannya untuk membantu membebaskan dua jurnalis Reuters yang ditangkap saat melaporkan krisis Rakhine.

Untuk diketahui, Wa Lone, 31, dan Kyaw Soe Oo, 27, ditangkap pada Desember 2017 dan menghadapi tuntutan hukuman 14 tahun penjara di bawah Undang-Undang Rahasia Myanmar karena dugaan kepemilikan dokumen rahasia, yang konon berkaitan dengan kampanye tentara di Rakhine yang memicu eksodus etnis Rohingya tersebut.

Pengunduran diri Richarson tersebut menimbulkan reaksi publik yang memalukan bagi Suu Kyi sebagai tokoh penerima Nobel Perdamaian. Syu Kyi yang memimpin pemerintahan sipil dinilai tidak mamou menangani sebuah krisis yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Reputasi Syu Kyi sebagai pembela pihak-pihak yang tertindas pun semakin memudar.

"Dengan sangat kecewa saya mengumumkan pengunduran diri saya dari Dewan Penasihat di Negara Bagian Rakhine," ujar sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Bill Richardson. Richardson mengundurkan diri setelah tiga hari diadakan perundingan membahas berbagai masalah yang melingkupi krisi Rohingya di Myanmar.

Richardson mengaku terkejut dengan adanya penghinaan terhadap media, PBB, kelompok hak asasi manusia dan masyarakat internasional. Dari situ dia merasa khawatir dengan adanya "kurangnya ketulusan" yang menjadi dasar isu kewarganegaraan Rohingya di Myanmar.

Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa Richardson merupakan seorang pensiunan pejabat senior dan mantan gubernur negara bagian, telah bergabung dengan Dewan Penasihat di Myanmar sebagai warga negara pribadi. Namun demikian pemerintah Washington juga menyampaikan banyak keprihatinannya terhadap krisis Rohingya.

Keputusan Gubernur Richardson untuk mengundurkan diri dari Dewan Penasehat Rakhine, dan alasan yang dia kemukakan menjadi perhatian kami," kata juru bicara Kemenlu AS Heather Nauert.

Nauert mengatakan dewan yang bergabung dengan Richardson seharusnya mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang dibuat oleh sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

"Rekomendasi tersebut membahas tindakan penting yang diperlukan untuk mengatasi tantangan serius dan berat di Negara Rakhine, termasuk sumber kekerasan dan eksodus pengungsian yang baru-baru ini terjadi," kata Nauert.

"Pada akhirnya, pemerintah dan militer Myanmar memiliki wewenang untuk menentukan apakah Dewan Penasehat akan berhasil dalam misinya," imbuh Nauert.

Kekecewaan Richardson juga terjadi setelah Myanmar dan Bangladesh gagal memenuhi batas waktu 23 Januari untuk memulai repatriasi pengungsi yang kompleks dan diperebutkan.

Untuk diketahui, hampir 690.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari tindakan militer Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh dan banyak yang tidak ingin kembali ke Rakhine.

Di dalam Myanmar, warga Rohingya yang sudah turun temurun menetap di Rakhine dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Mereka juga tidak mendapat hak-hak sipil dan pelayanan sosial serta diperlakukan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

Ketegangan melonjak

Dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan ketegangan di kamp-kamp pengungsian di Banglades yang penuh sesak. Banyak pengungsi Rohingya yang menolak untuk kembali ke Rakhine, Myanmar.

Bangladesh menegaskan bahwa proses repatriasi akan bersifat sukarela dan Myanmar telah mengatakan bahwa pihaknya "menyambut baik" kembali mereka yang dapat memverifikasi bahwa mereka berasal dari Rakhine.

Tapi kelompok hak asasi manusia internasional mengkhawatirkan akan takut lebih banyak penderitaan yang menanti Rohingya saat mereka kembali ke negara (Myanmar) yang tidak menginginkannya.

Myanmar mengatakan akan membawa 1.500 pengungsi setiap minggunya. Namun di sisi lain Desa Rohingya telah dibakar sehingga menimbulkan ketakutan bagi pengungsi untuk kembali dalam jangka panjang.

Aktivis HAM juga mengkhawatirkan akan ada mengalami kekerasan baru yang akan diderita pengungsi. Bahkan pihak militer Myanmar membantah tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan yang meluas yang selama ini terjadi.
Militer Myanmar tetap berkukuh bahwa tindakan keras pada Agustus (2017) adalah tanggapan yang proporsional terhadap serangan mematikan oleh militan Rohingya.(AFP/OL-3)