Hakim Cegah Trump Hapus Program Imigrasi

SEORANG hakim Amerika Serikat (AS), kemarin (Rabu, 10/1), menghentikan upaya Presiden Donald Trump untuk menghapus program dari era mantan Presiden Barack Obama yang melindungi imigran yang masuk wilayah ‘Negeri Paman Sam’ itu saat masih kanak-kanak dari deportasi.

Keputusan tersebut diambil hakim tersebut beberapa jam setelah Trump memimpin pertemuan di Gedung Putih dengan anggota DPR dari Partai Republik dan Partai Demokrat terkait nasib para imigran yang dijuluki Dreamers itu.

Hakim William Alsup asal San Francisco merilis keputusan setebal 49 halaman yang memerintahkan pemerintah AS untuk memberlakukan kembali program Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA.

“Dengan ini, pemerintah diperintahkan dan diharuskan, menunggu keputusan final, untuk mempertahankan program DACA secara nasional dengan syarat dan kondisi seperti sebelum dibatalkan,” ungkap Alsup.

Menurut Alsup, pandangan Kementerian Kehakiman AS bahwa program itu ilegal didasarkan pada premis legal yang salah, kecuali keputusan Alsup itu dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi, para imigran penerima program DACA bisa mengajukan aplikasi perbaruan izin tinggal di AS.

Selain itu, pemerintah AS juga diwajibkan untuk merilis peng­umuman publik bahwa program tersebut telah aktif kembali.

Para Dreamers dilindungi dari kemungkinan deportasi berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Barack Obama pada 2012.

September lalu, Trump mengatakan dirinya menghapuskan program DACA. Namun, miliarder itu menunda pelaksanaan hal itu selama enam bulan, hingga Maret, untuk memberi kesempatan kepada Kongres AS untuk menyiapkan solusi permanen.

Sementara itu, Trump saat menggelar pertemuan dengan anggota DPR AS dari Partai Republik dan Demokrat di Gedung Putih meng­ungkapkan bahwa dirinya terbuka terhadap usulan reformasi aturan imigrasi yang komprehensif dalam menghadapi masalah jutaan imigran gelap yang selama ini tinggal di AS.

Syaratnya, ungkap Presiden ke-45 AS tersebut, Partai Demokrat harus meringankan sikap mereka terkait dengan keamanan di perbatasan, termasuk pembangunan tembok yang kontroversial di perbatasan antara AS dan Meksiko. (AFP/Arv/I-2)