Pendukung Pemerintah Iran Gelar Unjuk Rasa Tandingan

PULUHAN ribu pendukung pemerintah berunjukrasa di sejumlah kota Iran pada Jumat, menyatakan kesetiaan pada kepemimpinan ulama dan menuding Amerika Serikat sebagai dalang kerusuhan dalam satu pekan belakangan.

Sementara itu, ulama -yang berkhutbah di Tehran pada salat Jumat (5/1) mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pemimpin unjuk rasa gelap menentang pemerintah. Sepanjang satu pekan belakangan, 22 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang ditangkap.

"Tapi, warga Iran, yang ditipu perusuh boneka Amerika Serikat, harus diperlakukan dengan asas kasih sayang Islam," kata ulama Ahmad Khatami
kepada jamaah sholat Jumat di Universitas Tehran.

Khatami juga mendesak pemerintah "lebih memperhatikan masalah ekonomi, yang dihadapi rakyat".

Gelombang unjuk rasa menentang pemerintah terjadi sejak 28 Desember di kota Mashhad setelah pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dan menghentikan program bantuan tunai langsung kepada orang miskin.

Unjuk rasa itu kemudian meluas ke 80-an kota Iran dan diikuti oleh para pemuda serta kelas pekerja yang marah oleh korupsi, tingginya angka pengangguran, dan ketimpangan yang semakin melebar.

Pemerintah belum membuktikan keterlibatan Amerika Serikat dalam gelombang
unjuk rasa tanpa komando tunggal itu.

Sejumlah warga yang dihubungi Reuters di sejumlah kota mengatakan bahwa demonstrasi belum menunjukkan tanda-tanda berhenti, meski pemerintah sudah menyatakannya berakhir setelah Garda Revolusi diturunkan.

Pasukan khusus Garda Revolusi pernah melakukan hal serupa saat membubarkan unjuk rasa tahun 2009 yang dimulai oleh tudingan kecurangan pemilihan umum.

Dalam unjuk rasa mendukung pemerintah pada Jumat, pengunjuk rasa meneriakkan semboyan "Hancurkan Amerika" dan "Hancurkan Israel" sambil membawa foto Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei dan bendera Iran.

"Kami mendukung Imam Khamenei. Kami tidak akan membiarkan dia sendirian
menghadapi musuh Iran," kata mereka.

"Pengunjuk rasa meminta hukuman bagi dalang kerusuhan, yang didukung orang asing dan menghina ulama," demikian laporan stasiun televisi negara.

Sementara itu, pemerintah mencoba menurunkan ketegangan dengan menunda
kenaikan harga BBM dan meneruskan program bantuan tunai langsung.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden Hassan Rouhani juga mendapat tekanan
dari Khamenei dan kelompok elite garis keras karena dianggap gagal
memulihkan ekonomi usai pencabutan sanksi internasional--sebagai bagian
dari kesepakatan nuklir tahun 2015.

Kesepakatan internasional itu membuat warga Iran berharap bisa menikmati
perbaikan ekonomi. Mereka kemudian kecewa karena kekurangan perbaikan
menyeluruh terhadap kehidupan warga.(Ant/OL-3)