Pengungsi Rohingya Sudah Tidak Percayai Janji Pemerintah Myanmar

KESEPAKATAN yang dibuat pemerintah Myanmar dan Bangladesh pada 23 November 2017 untuk memulangkan dan mereptariasi pengungsi Rohingya semakin jauh direalisasi. Tekanan internasional agar Myanmar sepakat akan memulihkan situasi dinegara bagian Rakhine utara agar mendorong pengungsi Rohingya kembalidengan sukarela dan selamat ke rumah mereka masing-masing juga jauh dari harapan.

Gambaran suram terhadap nasib pengungsi muslim Rohingya yang kini hidup dalam kondisi mengenaskan di perbatasan Bangladesh-Myanmar itu semakin nyata.

Ironisnya, Myanmar mengajukan syarat dan hanya mau menerima pengungsi Rohingya jika mereka memiliki bukti-bukti pernah tinggal di negara itu. Nyatanya, sebagian besar warga Rohingya kesulitan mendapatkan surat identitas di Myanmar karena sudah sejak puluhan tahun silam hak-hak administratifnya diabaikan dan dicampakkan oleh pemerintahnya sendiri, Myanmar.

"Saya tidak percaya pemerintah Myanmar karena ini sudah menjadi sejarah yang panjang tentang kebohongan mereka, sejak Myanmar mendapat kemerdekaan pada tahun 1947," kata Humidor kepada Antara di Cox's Bazar, Banglaesh, Senin (25/12).

Humidor adalah pengungsi Rohingya yang mendapatkan gelar sarjana dari ilmu Islam dan Al Qur'an, serta sempat mengambil kursus pendek jurnalistik. Selama ini ia aktif menyuarakan nasib etnis Rohingya lewat blog.

"Menurut saya, repatriasi bukan hal yang tepat saat ini untuk kami, terutama setelah puncak kekerasan yang mereka lakukan terhadap etnis Rohingya tahun ini. Myanmar belum menyiapkan apa-apa, sementara pengungsi sudah tidak memiliki apa-apa. Apa fasilitas yang akan mereka berikan?

Apakah lahan dan properti warga Rohingya akan diberikan kembali ke mereka?
Ini belum selesai," jelas Humidor.

Ia mengatakan saat ini pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi memprihatinkan meskipun ditampung dalam pengungsian. "Mereka hanya bisa bertahan hidup saja. Ini lah kenapa saya bilang belum saatnya pemulangan pengungsi sekarang. Karena saya pesimistis pemerintah Myanmar dapat memberikan hak-hak kami, fasilitas, dan memberikan optimisme kepada kami," ujar pria berusia 30 tahun itu.

Kamp pengungsian, kata Humidor, juga bukan tempat yang lebih baik untuk orang-orang Rohingya. Tetapi untuk kembali ke Myanmar tanpa jaminan pemenuhan hak dan martabat etnis Rohingya tidak akan memberikan hidup yang lebih baik.

Ia berharap organisasi internasional terus mendesak pemerintah Bangladesh dan Myanmar untuk memberikan jaminan yang kuat bahwa pengungsi Rohingya bisa kembali ke Myanmar bersama hak-hak dan martabat mereka.

"Meskipun di pengungsian kalian memberikan mereka makanan sampai bangunan besar, mereka tidak merasakan seperti di rumah. Mereka semua berharap bisa kembali ke negara mereka tetapi dengan hak-hak dan martabat yang utuh," kata Humidor.

Pemusnahan Rohingya

Mokhtar Ahmad (30) juga menegaskan tidak ingin kembali ke Myanmar jika kondisi yang mereka terima nanti masih sama dengan keadaan sebelum mereka mengungsi ke Bangladesh.

"Kalau bisa hidup layak, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa beraktivitas tanpa dibatasi, saya mau kembali. Kalau tidak dan masih sama seperti dulu, saya tidak mau," kata Mokhtar yang sempat ditembaki tentara Myanmar saat rumahnya dibakar.

Sebelum mengungsi ke Bangladesh bersama kedua orang tuanya, Mokhtar pernah
bekerja enam tahun di Malaysia.

"Tetapi saya tidak percaya," tambahnya soal janji Myanmar memulangkan pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

Emam, pengungsi Rohingya lainnya, setali tiga uang dengan Mokhtar. Emam malah sangat yakin pemerintah Myanmar ingin melenyapkan etnis Rohingya.

"Mereka ingin menghabisi etnis Rohingya. Menurut saya, pemerintah Myanmar tidak akan pernah berpihak kepada muslim Rohingya. Saya juga tidak percaya kalau Aung San Suu Kyi bisa mengatasi krisis Rohingya," tutur Emam.

Meski pesimistis, Emam masih menyimpan mimpinya untuk bisa kembali ke Tanah
Airnya. "Jika saja krisis Rohingya ini benar-benar bisa selesai, saya ingin pindah ke kampung halaman saya. Biar bagaimanapun, itu adalah tanah kelahiran saya," kata Emam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan arus pengungsi per minggu dalam krisis Rohingya adalah yang tertinggi sejak genosida etnis Tutsi oleh Hutu di Rwanda, Afrika, pada 1994.

PBB menyebutnya arus pengungsi Rohingya paling cepat berkembang di dunia dan sekaligus mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia. PBB juga mengatakan Rohingya sebagai etnis yang paling menderita dan paling ditindas.

Menurut Humidor yang paling menderita adalah anak-anak Rohingya. Tinggal di pengungsian dengan status tanpa kewarganegaraan tidak menjamin masa depan mereka yang lebih cerah, sementara hidup mereka masih panjang.

"Masa depan mereka akan suram, tidak ada harapan," kata Humidor. "Mereka butuh nutrisi, jaminan kesehatan yang baik, madrasah (sekolah) yang baik untuk membentuk mereka," tambahnya.

Humidor tidak asal omong karena apa yang dikatakannya itu tepat dirasakan oleh anak-anak Rohingya meski mereka belum mengerti apa yang telah terjadi pada mereka.

Di antara anak-anak Rohingya yang dicabut paksa dari akar dan hak paling asasinya itu adalah Tosmin.

Usia Tosmin masih empat tahun, tetapi ia sudah tidak berayah, tidak beribu. Ibunya meninggal dunia sejak usianya masih satu tahun, sementara ayahnya dibunuh di suatu tempat di Myanmar.

Tosmin dibawa neneknya, Mobina, melarikan diri ke Bangladesh. Saat Antara menemui Tosmin di kamp pengungsian, wajahnya kotor belepotan, seperti kebanyakan anak-anak Rohingya lain yang jarang memakai baju dan alas kaki.

"Saya tidak tahu rencana ke depan bagaimana untuk dia. Saya hanya memberikan dia makan saja," kata Mobina.

Tosmin tidak sendiri. Dari 650.000 warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, separuhnya adalah anak-anak. Dan sekitar 14.000 dari mereka, yatim piatu.

"Anak-anak Rohingya mungkin masih bisa tertawa dan bermain, tetapi mereka sebenarnya menderita. Semoga pengungsi Rohingya bisa kembali ke Myanmar dengan hak dan martabat yang utuh," harap Humidor.(OL-3)