AS Pangkas Anggaran Untuk PBB

MISI Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan, Minggu (24/12) waktu setempat, AS menegosiasikan pengurangan besar dalam anggaran PBB untuk tahun fiskal mendatang.

Menurut sebuah pernyataan dari misi diplomatik AS, anggaran PBB 2018-2019 akan dikurangi US$ 285 juta (sekitar Rp3,8 triliun) dari dua tahun sebelumnya.

"Selain penghematan biaya yang signifikan ini, kami mengurangi fungsi manajemen dan dukungan PBB yang membengkak, meningkatkan dukungan bagi prioritas-prioritas utama AS di seluruh dunia, dan secara berangsur-angsur meningkatkan disiplin dan akuntabilitas di seluruh sistem PBB," bunyi pernyataan tersebut.

Salah satu tujuan pemerintahan Presiden Doanld Trump adalah mengurangi jumlah kontribusi yang diberikan AS untuk PBB. ‘Negeri Paman Sam’ saat ini mengalokasikan sekitar 22% dari anggaran tahunan, atau sekitar US$3,3 miliar per tahun, menurut PolitiFact.

Majelis Umum PBB menyetujui anggaran sebesar US$5.396 miliar untuk tahun 2018-2019, sedikit di bawah US$5,4 miliar yang diupayakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan pemotongan anggaran itu merupakan ‘langkah besar ke arah yang benar’ untuk ‘Negeri Paman Sam’. Dia menyatakan akan terus menggalakkan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi PBB sekaligus melindungi kepentingan AS.

Haley mengatakan bahwa negosiasi anggaran telah menghasilkan beberapa ‘keberhasilan’ dengan pengurangan keuangan dan pengurangan fungsi manajemen dan dukungan yang membengkak di PBB.

"Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau dibiarkan tidak terkendali," ujar Haley.

"Pengurangan historis ini - selain banyak langkah lain menuju PBB yang lebih efisien dan akuntabel - merupakan langkah besar ke arah yang benar."

Amerika Serikat sejauh ini adalah kontributor terbesar anggaran PBB, menyediakan 22% dari anggaran inti negara itu.

Langkah ini menyusul pemungutan suara di Sidang Darurat Majelis Umum PBB mengenai resolusi yang menolak pengakuan sepihak Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 dari 193 negara anggota menyetujui resolusi itu dan hanya 9 yang menolak. (AFP/OL-3)