Indonesia Aktif Bicarakan Krisis Myanmar di New York

UPAYA pemerintah Indonesia untuk terlibat aktif dalam penyelesaian krisis di Myanmar terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan perwakilan dari beberapa negara lain membahas krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke 72 di New York, Selasa (19/9) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Bangladesh Abu Hassan Mahmood Ali dan Wakil Sekretaris Luar Negeri Myanmar berada di antara perwakilan negara yang menghadiri makan siang atas undangan Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson.

Makan siang juga dihadiri oleh menteri luar negeri dan perwakilan dari Turki, Malaysia, Tiongkok, Rusia, Australia, Denmark, dan Swedia.

"Selama makan siang, pemerintah Myanmar menjelaskan arus perkembangan. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, situasi lebih tenang, dan tidak ada lagi senjata (yang sedang digunakan), dan akses ke bantuan kemanusiaan mulai terbuka," kata Marsudi.

Menteri tersebut menyampaikan perhatian Indonesia terhadap krisis di Negara Bagian Rakhine dan mendukung Bangladesh yang menerima sekitar 400 ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar.

Indonesia juga tetap berkomitmen untuk menyediakan bantuan kemanusiaan pengungsi di Bangladesh dan baru saja mengirim delapan pesawat. "Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya Myanmar untuk segera membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan yang sejauh ini telah dioperasikan oleh ICRC, meskipun mereka belum mencapai daerah yang paling terkena dampak," tuturnya.

Para menteri luar negeri masing-masing negara menekankan pentingnya melaksanakan rekomendasi Laporan Komite Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia juga mendesak Bangladesh dan Myanmar untuk segera mengadakan pertemuan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pengungsi dan perbatasan. "Kedua belah pihak telah sepakat untuk segera bertemu," imbuh Marsudi.

Krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, merupakan salah satu fokus Majelis Umum PBB tahun ini, yang berlangsung sampai 29 September mendatang. Namun, Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan absen di Majelis Umum PBB tahun ini. (Ant/X-12)