Yingluck Mangkir, MA Thailand Langsung Terbitkan Surat Penangkapan

MANTAN Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, 50, mangkir dari sidang pengadilan dirinya atas kasus kelalaian kebijakan subsidi beras. Dia pun menghadapi kemungkinan hukuman 10 tahun penjara dan larangan kembali berpolitik.

Hal itu mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan surat perintah penangkapan dan junta militer kerajaan meningkatkan kontrol perbatasan.

"Pengacaranya mengatakan dia sakit dan meminta untuk menunda keputusan tersebut. Namun pengadilan tidak percaya bahwa dia sakit dan telah memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan karena takut melarikan diri," jelas Hakim Ketua, Cheep Chulamon.

Keputusan pun dijadwal ulang pada 27 September. Yingluck diturunkan atas kudeta militer pada 2014.

"Saya baru mengetahui bahwa dia tidak hadir (di pengadilan). Saya telah memerintahkan pos pemeriksaan perbatasan (termasuk rute lokal dan luar negeri) untuk ditingkatkan," kata Kepala Junta, Prayut Chan-O-Cha.

Misteri tentang keberadaan Yingluck yang dikatakan melarikan diri ke Singapura ditepis oleh tim pengacaranya.

"Pada jam 8 pagi saya diberitahu dia sakit karena penyakit meniere dan vertigo, jadi dia minta pengadilan untuk menunda," ungkap pengacaranya, Norawit Larleng di luar pengadilan.

Namun dia mengatakan 'tidak tahu' saat ditanya Yingluck masih di Thailand atau tidak.

Ribuan pendukung Yingluck, yang lebih banyak dari pasukan keamanan, telah menunggu sejak pagi untuk melihat Yingluck tapi tidak muncul.

Spekulasi berkembang pada kemungkinan dia bergabung dengan saudaranya, miliarder Thaksin Shinawatra yang juga dikudeta, dalam pelarian.

Mantan PM Thailand sejak 2001 itu melarikan diri dari Thailand pada 2008 sebelum mendapat hukuman atas korupsi dengan ancaman dua tahun penjara.

Dia belum kembali sejak itu dan paspor Thailandnya telah dicabut. Thaksin diyakini menggunakan paspor Montenegro untuk bepergian ke Dubai, London, Hong Kong, dan Singapura.

Thaksin tetap memiliki kekuasaan di partainya dan operator politik yang cerdik.

Klan tersebut bertahan dalam permainan politik Thailand selama lebih dari satu dekade meski ada dua kudeta, demonstrasi, serangkaian kasus hukum, dan perampasan aset.

Dua Kubu

Peta kekuasaan Thailand telah terbagi menjadi dua yakni klan Shinawatra yang menaungi masyarakat pedesaan dan elite militer royalis yang membenci klan tersebut dan demokrasi.

Hukuman penjara untuk Yingluck diyakini akan menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra.

Namun jika dia lolos, musuh klan akan menyesal telah membuang kesempatan untuk memberi pelajaran ke dinasti yang melakukan korupsi dan nepotisme.

Bagi pendukungnya, Yingluck dianggap mampu keluar dari bayang-bayang kakaknya dan memimpin dengan gemilang selama 18 bulan dalam parlemen yang dikuasai militer.

"Perdana menteri Thailand telah melakukan yang terbaik, dia telah banyak berkorban. Sekarang rakyat harus berjuang untuk diri mereka sendiri," kata Seksan Chalitaporn, 64.

Pada Kamis (24/8), Yingluck meminta pendukungnya untuk tinggal di rumah demi menghindari insiden oleh orang-orang yang berniat buruk.

Secara historis, Shinawatra berhasil memobilisasi banyak pendukung yang disebut 'Kaos Merah' untuk turun ke jalan saat kekuatan politik keluarga berkurang.

Namun selama tiga tahun aturan junta yang represif berhasil menolak perlawanan untuk militer yang meluas saat ini.

Masa depan demokrasi Thailand pun dinilai banyak pengamat politik di sana tampak suram, dengan undang-undang dasar junta yang sangat mengkhawatirkan kekuatan pemerintah terpilih di masa depan.

Junta menyatakan akan mengikuti pemilihan untuk tahun depan, namun jadwal tersebut berulang kali diundur. (AFP/OL-3)