Wakil PM Australia Tersandung Kasus Kewarganegaraan Ganda

MASA depan politik Deputi Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce sedang diragukan setelah muncul informasi bahwa dirinya memiliki kewarganegaraan ganda.

Hal tersebut menempatkan mayoritas parlemen konservatif pemerintah riskan pada risiko, pasalnya Australia tidak mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda untuk duduk di parlemen.

Menanggapi hal tersebut, Joyce mengaku dirinya terkejut saat menerima informasi itu. "Saya selalu menjadi warga negara Australia yang lahir di (kota regional) Tamworth. Baik saya atau orang tua saya tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa saya mungkin warga negara lain manapun."

Krisis kewarganegaraan ganda dimulai pada Juli ketika pimpinan koalisi wakil ketua partai kecil Green, Scott Ludlam, mengundurkan diri setelah mengungkapkan bahwa dia memiliki kewarganegaraan ganda Australia-Selandia Baru.

Krisis tersebut segera menimpa korban lainnya, termasuk senator partai koalisi yang merupakan kelahiran Kanada, Larissa Waters dan Menteri Sumber Daya Matt Canavan, yang meninggalkan kabinet setelah menemukan ibunya mendaftarkan dia ke kewarganegaraan Italia saat ia berusia 20-an.

Juru bicara dari Menteri Dalam Negeri Selandia Baru Peter Dunne memastikan, tidak ada keraguan tentang status Joyce. Menurutnya, sejauh undang-undang Selandia Baru berjalan, dia adalah seorang warga negara Selandia Baru di bawah Undang-undang Kewarganegaraan.

"Joyce lahir dari ayah warga Selandia Baru dan meskipun (ayah) bermigrasi ke Australia pada 1940-an, kewarganegaraan tetap ada dan dia berhak atas kewarganegaraan tersebut kepada anak-anaknya, sebab kewarganegaraan secara otomatis diberikan dan tidak membutuhkan aplikasi," tutur juru bicara tersebut.

Adapun, pengungkapan kewarganegaraan ganda ini memiliki implikasi besar bagi koalisi Liberal-Nasional Perdana Menteri Malcolm Turnbull, yang memenangkan pemilihan nasional tahun lalu dengan 76 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun, Joyce menolak untuk mundur, malah merujuk kasus ini ke Pengadilan Tinggi, dengan mengatakan bahwa Jaksa Agung yakin dia tidak akan didiskualifikasi. (OL-3)