Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA khusus Amerika Serikat (AS), Robert Mueller, pada Kamis (3/8) telah membentuk dewan juri untuk menyelidiki masalah campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
Mengutip dua sumber yang tidak disebutkan namanya, surat kabar Wall Street Journal melaporkan bahwa dewan juri tersebut telah memulai penyelidikan di Ibu Kota AS, Washington DC, dalam beberapa pekan terakhir.
Pembentukan dewan juri ini memungkinkan Mueller yang adalah mantan direktur FBI untuk mengeluarkan surat panggilan dan mendapatkan kesaksiaan bersumpah yang dapat berujung pada dakwaan kriminal.
Mueller juga mengatakan akan menyelidiki catatan keuangan Presiden AS, Donald Trump yang tidak terkait dengan Rusia atau pemilihan.
Trump sendiri secara terbuka telah memperingatkan Mueller bahwa urusan keuangannya berada di luar batas dan menyelidiki hal tersebut maka akan melewati garis merah. "Ini adalah eskalasi proses yang signifikan," ujar pengacara keamanan nasional, Bradley Moss.
"Anda tidak membentuk dewan juri kecuali jika penyelidikan Anda telah menemukan cukup bukti yang Anda rasa mencerminkan setidaknya satu, jika tidak lebih, ketentuan pidana," ujarnya.
"Jika Anda mendapat surat dakwaan, langkah selanjutnya adalah menahan terdakwa".
Sementara itu pengacara Presiden, Ty Cobb, mengatakan tidak mengetahui bahwa dewan juri telah dibentuk. "Masalah dewan juri biasanya rahasia. Gedung Putih membantu apapun yang dapat mempercepat kesimpulan dari pekerjaan mereka secara adil," ujar Cobb.
"Gedung Putih berkomitmen untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Mueller," tambahnya.
Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, mengatakan bahwa Presiden Trump tidak mungkin menjadi subjek penyelidikan.
"Mantan direktur FBI, Jim Comey, mengatakan tiga kali bahwa presiden tidak diselidiki dan kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa hal tersebut berubah," ujarnya.
Jika dipanggil untuk bersaksi di hadapan dewan juri, Trump tidak akan menjadi presiden pertama yang melakukannya. Sebelumnya, Presiden Bill Clinton terpaksa memberikan rincian tentang hubungannya dengan Monica Lewinsky, bukti yang akhirnya digunakan untuk memakzulkannya.
Bantahan Trump
Trump telah berulang kali membantah tuduhan kolusi dengan Rusia, menyebut dirinya adalah korban dari 'berita palsu' dan 'perburuan jahat'.
"Kami tidak menang karena Rusia. Kami menang karena Anda," ujar Trump dalam sebuah demonstrasi bergaya kampanye di barat Virginia pada Kamis (3/8).
Mencoba membangun dukungan di antara pendukung utamanya, Trump menyebut tudingan campur tangan Moskow dalam pemilihan presiden 2016 adalah berita buatan dari lawan politiknya.
"Mencoba menipu Anda dengan sebuah cerita palsu yang merendahkan kita semua dan yang terpenting, merendahkan negara kita dan konstitusi kita," ujar Trump.
"Alasan mengapa Demokrat hanya berbicara tentang kisah Rusia yang dibuat-buat ini adalah karena mereka tidak memiliki pesan, tidak ada agenda, tidak ada visi".
"Cerita Rusia adalah rekayasa total. Ini hanyalah alasan atas kekalahan terbesar dalam sejarah politik Amerika," tambahnya.
Namun sang presiden terpaksa mengakui bahwa putra tertuanya, Donald Trump Jr, menantunya, Jared Kushner, dan penasihat tim kampanyenya, Paul Manafort, telah menemui seorang pengacara yang terkait dengan Kremlin untuk mendapat keburukan rivalnya, Hillary Clinton.
Perkembangan terbaru dari pembentukan dewan juri ini kemudian memicu spekulasi bahwa Trump mungkin akan mencoba menghalangi penyelidikan dengan memecat Mueller.
Untuk mencegah itu, dua senator AS, Chris Coons dari Partai Demokrat dan Thom Tillis dari Partai Republik, memperkenalkan Undang-Undang Bipartisan yang akan melarang presiden secara langsung memecat Jaksa Khusus tanpa peninjauan kembali.
Di bawah UU tersebut, Mueller akan mendapat kesempatan untuk menuntut pemecatannya di pengadilan jika dipecat tanpa alasan yang jelas.
"Proses peninjauan balik untuk mencegah pemecatan Jaksa Khusus, tidak hanya membantu memastikan independensi penyidikan mereka, namun juga menegaskan kembali sistem pengawasan dan keseimbangan," ujar Tillis dalam sebuah pernyataan. (OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved